Senin, 17 Feb 2020
radarkudus
icon featured
Politik

Tujuh Partai Sepakat Adanya Calon Tunggal dalam Pilkada Blora 2020

12 Februari 2020, 11: 23: 55 WIB | editor : Ali Mustofa

Tujuh Partai Sepakat Adanya Calon Tunggal dalam Pilkada Blora 2020

BLORA, Radar Kudus – Tujuh partai dari 10 partai sudah sepakat untuk mendorong adanya calon tunggal dalam Pilkada 2020 di Blora. Tujuh partai tersebut, PDIP (sembilan kursi), PKB (delapan kursi), Golkar (lima kursi), PKS (tiga kursi), Gerindra (dua kursi), Hanura (dua kursi), dan Perindo (satu kursi). Total ada 30 kursi. Tinggal tiga partai, Nasdem (tujuh kursi), PPP (liam kursi), dan Demokrat (tiga kursi).

Ketua DPC PDIP Blora HM. Dasum mengaku komunikasi dengan para ketua parpol terus dilakukan. Untuk tiga partai yang belum tinggal menunggu waktu luang. ”Insya Allah semua bisa gabung. Mereka belum ada waktu saja,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Kudus kemarin.

Sementara itu, Bendahara DPC PDIP Kuat Prihantoro mengaku, tidak ada paksaan agar parpol gabung dan ikut mendukung calon tunggal. PDIP hanya menyodorkan gagasan dan pandangan terhadap dukungan calon tunggal pada Pilkada 2020. ”Tidak dapat dipungkiri, maju nyalon bupati itu harus memiliki finansial dan popularitas yang tinggi,” ucapnya.

Dia menuturkan, ada kemungkinan partai yang sudah gabung menghendaki calon tunggal menarik diri. Sebab tidak ada sanksi hukum. Namun, hal itu dinilai tidak etis. Sehingga bisa terjadi hubungan yang tidak baik antarparpol ke depan.

Sementara itu, rekom PDIP nanti yang memutuskan adalah DPP. Bisa dari luar calon yang mendaftar ataupun yang sudah mendaftar. ”Itu kewenangan DPP. Kami masih menunggu itu,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPD PKS Blora Santoso Budi Susetyo mengaku, partainya memutuskan ikut gabung dan mendukung adanya calon tunggal dalam Pilkada 2020. ”Saat diskusi dalam sebuah workshop dengan materi politik, saya menyampaikan pendapat. Bahwa kecil kemungkinan bupati bekerja profesional dan fokus mengabdi kepada rakyatnya, jika kontestasi pemilu selalu terasa sangat berat,” terangnya.

Sangat berat yang dimaksud berat secara kesiapan finansial calon bupati. Sebab, proses pemilu mulai dari kampanye, mengerakkan mesin politik, sampai dengan pengamanan suara membutuhkan biaya besar.

Realita inilah yang memaksa seorang yang seharusnya layak untuk dicalonkan harus berpikir ulang untuk maju dalam kontestasi. Ternyata popularitas dan elektabilitas tidaklah cukup. Apalagi hanya bermodal idealisme dan integritas. ”Sekali lagi ini realitas,” jelasnya.

Jika dikalkulasi, sumber daya yang harus dikeluarkan kandidat kepala daerah untuk memenangkan pilkada sangatlah besar. Sampai pertanyaan yang umum adalah, apakah akan balik modal yang sudah dikeluarkan. ”Ini baru finansial. Belum jika kita mengonversikan tenaga, pikiran, dan perasaan yang dicurahkan saat kampanye. Melelahkan,” tegasnya.

Dengan begitu, untuk memudahkan kemenangan dalam pemilu, berbagai jenis dan jaringan mesin politik harus digunakan. Semakin panjang dan luas jaringan, berbanding lurus dengan jumlah logistik yang harus disiapkan. Juga orang yang dilibatkan. ”Sekali lagi kesiapan finansial. Tak jarang orang datang menjadi tim sukses sekaligus menjadi sponsor, tetapi biasanya akan berlaku ungkapan ’tidak ada makan siang gratis’,” terangnya.

Menurutnya, politik balas jasa inilah yang kelak akan ”menyandera” dan menjadi sandungan kepala daerah untuk bekerja profesional dan berpihak kepada masyarakat. Rumor yang menguat, sebagai balas jasa maka promosi jabatan akan diberikan kepada orang yang telah membantu kemenangan.

Penunjukkan pengerjaan proyek pemerintah juga akan diberikan kepada ”funder” saat kampanye. ”Memang rumor seperti ini tidak mudah dibuktikan penyimpangannya secara pasti. Karena proses yang dilakukan juga normatif. Tetapi aroma NKK (nulung kanca lan keluarga) sangatlah terasa. Kepentingan masyarakat pasti diabaikan,” imbuhnya.

Dengan menimbang kenyataan politik seperti itu, sebagian kekuatan politik menawarkan solusi dengan menggalang calon tunggal dalam pilkada. Dengan harapan model seperti ini bisa meminimalisasi ”biaya dan sandera politik”. ”Pasangan kepala daerah akan lebih profesional dalam bekerja dan fokus untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Meskipun mungkin tak lazim dan kurang ideal bagi demokrasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPC Partai Gerindra Blora Yulianto mengungkapkan, adanya calon tunggal sangat bagus. Dengan semua partai politik bersatu, ini akan berdampak positif untuk Blora. Sehingga intrik politik sangat minim. Sehingga akan bersama-sama membangun Blora.

”Juga dengan berkoalisinya partai politik ini, kos politik kecil dan tidak akan ada money politics. Setelah jadi (bupati dan wakil bupati), diharapkan amanah dan tak akan melakukan tindakan korupsi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Blora Abu Nafi menegaskan, adanya calon tunggal itu merupakan ide yang sangat bagus. Tapi, baru bisa menyatu kalau jagonya bisa diterima semua pihak.

”Kalau bisa calon tunggal dan itu calonnya bisa diterima semua pihak ya bagus. Tapi, kalau calonnya tidak bisa diterima semua pihak ya sulit untuk ngatur calon tunggal. Yang jelas, kuncinya bisa diterima semua pihak,” terangnya

(ks/sub/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia