Senin, 17 Feb 2020
radarkudus
icon featured
Politik

Polemik Calon Tunggal

12 Februari 2020, 10: 01: 56 WIB | editor : Ali Mustofa

Ihwan Sudrajat, Bakal Calon Bupati Blora

Ihwan Sudrajat, Bakal Calon Bupati Blora (dok pribadi)

Share this      

GAGASAN mengusung hanya calon tunggal dalam pilkada Blora 2020 ramai diperbincangkan. Ada yang mendukung, tidak sedikit yang kontra. Kedua pihak mempunyai argumentasi yang benar tergantung sudut pandangnya. Calon tunggal bisa tercipta secara alami dan buatan. Secara alami terjadi di daerah incumbent dengan prestasi kinerja yang tinggi. Berat untuk mengalahkannya sehingga minat menjadi cakada sangat rendah.

Kondisi ini sangat terlihat waktu pilkada di Surabaya, dan saat ini menurut hemat saya terjadi di Semarang. Kinerja Walikota Semarang sangat menonjol sehingga sulit bagi kompetitor untuk menaklukannya. Namun, gagasan ini tidak mudah dan membutuhkan biaya besar untuk mewujudkannya, terutama jika karakter yang dijagokan tidak bisa menghadirkan diri sebagai perspektif dari seorang Risma atau Hendy.

Positip dan Negatif

Siapa pun pasti paham untuk memenangkan pilkada butuh dana besar. Oleh karenanya muncul gagasan membuat calon tunggal agar pilkada tidak terlalu mahal. Karena bergerak dari rumah ke rumah, dari pertemuan satu ke pertemuan lainnya, dari undangam satu ke undangan lainnya, membutuhkan biaya tidak sedikit. Belum lagi jika menjelang finish, ada calon yang melakukan serangan fajar sehingga upaya calon dinihilkan kekuatan modal.

Munculnya gagasan calon tunggal tidak dapat disalahkan sepenuhnya jika terwujud secara alami karena mungkin saja tidak ada warganegara yang mencalonkan diri. Namun jika ini dilakukan dengan langkah-langkah kurang fair akan mengurangi nilai-nilai demokrasi dan substansi dari pemilihan kepala daerah secara terbuka.

Semangat memilih calon yang terbaik sudah tertutup, karena calon dibandingkan dengan benda mati, kotak kosong. Tidak mungkin bagi calon untuk melihat dan membanding-bandingkan. Mereka hanya melihat dari satu sudut saja, suka atau tidak. Kalau anda suka tinggal mencoblos wajah calon kalau tidak suka, masukan saja kertas suara ke kotak kosong. Mereka harus menerima, apa pun kondisi calon.

Tidak Menjamin Menang

Terdapat kecenderungan pilkada calon tunggal terus bertambah. Pada Pilkada 2015, hanya ada tiga kabupaten yang calon tunggal dari 269 kabupaten/kota dan provinsi penyelenggara pilkada (1,12 persen). Pada 2017 melonjak menjadi 9 dari 101 pilkada dan 2018 meningkat lagi menjadi 12 dari 171 pilkada.

Pertanyaannya apakah calon tunggal akan menjamin kemenangan? Agak sulit menjawabnya. Namun yang terjadi pada pilkada Makassar 2018 hendaknya menjadi pertimbangan partai-partai yang berniat membentuk calon tunggal. Calon tunggal Walikota dan Wakil Walikota Makassar Munafri Arifudin dan Andi Rahmatika Dewi gagal melawan kotak kosong pada pilkada 2018. Pilkada 2020 adalah gelaran ulang pilkada walikota Makassar yang gagal menang dari kotak kosong.

Pada akhirnya, niat calon tunggal bukanlah hal tabu karena diatur undang-undang dan menjadi hak partai politik. Sekarang tinggal kembali pada rakyat untuk memutuskan apakah akan memilih dengan membandingkan lebih dari satu kompetitor atau diberikan situasi yang membuat rakyat hanya memilih suka atau tidak suka. Semua kembali pada kita, hanya saja demokrasi itu akan bernilai dan indah ketika kita melihat demokrasi begitu gegap gempita, masing-masing calon menampilkan kemampuan dan mimpi-mimpinya jika kelak menjadi Kepala Daerah. Sayang sekali, jika kita hanya melihat hanya satu orang saja yang bicara tanpa bisa kita lihat bandingannya karena kita tidak bisa bicara dan meminta pada kotak kosong, salam demokrasi. Kemenangan memang penting tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kepala daerah terpilih dalam mengelola pemerintahan dan pembangunannya sehingga mimpi rakyat terwujudkan. (*)

(ks/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia