Kamis, 30 Jan 2020
radarkudus
icon featured
Kudus

Pemdes Gamong Tepis Dugaan Penyelewengan Dana Desa

15 Januari 2020, 13: 27: 10 WIB | editor : Ali Mustofa

Pemdes Gamong Tepis Dugaan Penyelewengan Dana Desa

KUDUS, Radar Kudus – Pemerintah Desa Gamong, Kecamatan Kaliwungu menepis dugaan penyelewengan dana desa. Pihak Pemdes mengaku sudah mengembalikan sejumlah uang sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Kudus usai dilakukan pemeriksaan khusus.

Nuryanto, Kades Gamong, membenarkan bahwa tim Inspektorat Kudus telah melakukan pemeriksaan secara khusus pada 26 Juli 2019. Tim itu memeriksa sejumlah persoalan keuangan dana desa di Gamong.

Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, Kata Nuryanto, pihak Inspektorat dalam Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) yang diterima pada 30 Agustus 2019, terdapat dua rekomendasi. Yakni pihak Pemdes Gamong diinstruksikan untuk mengembalikan kelebihan anggaran padat karya. Setelah itu kelebihan anggaran itu pun akhirnya dikembalian pada 3 September 2019. Semua beres.

Selain itu, Ispektorat juga merekomendasikan agar Pemdes Gamong mengembalikan uang karena adanya temuan kesalahan perhitungan proyek. Yakni kegiatan uruk jalan di RT 4 dan RT 9 di RW 2. Pengembalian ini dilakukan ke rekening kas desa pada 3 Oktober 2019.

”Memang benar ada pemeriksaan khusus. Sebab ada satu kegiatan pada 2018 yang tidak bisa kami laksanakan dikarenakan adanya kendala. Namun anggaran itu sudah kami setorkan kembali ke rekening kas desa,” ungkap Nuryanto.

Dengan mengembalikan uang itu, Nuryanto merasa tidak ada masalah lagi. Bahkan, saat pencalonan Pilkades lalu, dia bisa mengantongi izin cuti dari Plt Bupati Kudus Hartopo. Padahal izin ini diberikan kepada incumbent yang tidak ada tanggungan apa pun. Termasuk persoalan desa.

Saat itu, Nuryanto juga berkonsultasi dengan Camat Kaliwungu Djoko Sugono (sudah pensiun). Pihaknya disarankan untuk menyelesaikan rekomendasi Inspektorat secepatnya. Sehingga Nuryanto mengantongi izin tersebut.

”Waktu itu urusan kami sudah selesai, karena pihak Plt Bupati Kudus sudah mengeluarkan surat izin cuti,” terangnya.

Namun, pada kenyataannya, pihaknya tetap tidak bisa mencairkan dana desa tahap II dan III tahun 2019.

Setelah Pilkades dan cuti selesai, imbuh Nuryanto, pihaknya mengajukan pencairan dana desa tahap ke II. Oleh Dinas PMD, pihaknya disuruh membuat perubahan APBDes. Setelah perubahan sudah dibuat dan dipaparkan di balai desa, Dinas PMD menyarankan untuk menggandeng penyedia barang dan jasa terlebih dulu dengan cara hutang.

”Dengan asumsi setelah bangunan jadi. Kami baru boleh mencairkan. Kami jalankan instruksi itu. Kami bangun selokan di RW 1 dan 2,” ujarnya.

Saat proyek itu sudah rampung, pihaknya tetap belum bisa mencairkan dana desa lantaran harus menunggu rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan itu dari Plt Bupati Kudus. Namun, sampai sekarang dana desa itu tak kunjung bisa dicairkan. ”Kami malah bingung regulasi yang benar seperti apa,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kudus Adhy Harjono juga membenarkan adanya pemeriksaan khusus atas persoalan di Desa Gamong. Pihaknya juga membenarkan Pemdes Gamong sudah melaksanakan rekomendasi tersebut.

Namun, kata Adhy, salah satu alasan belum bisa dicairkannya dana desa itu yakni Plt Bupati Kudus belum menandatangani berkas laporan hasil pemeriksaan itu.

”Saat ini berkas itu masih di tangan Plt Bupati Kudus,” ungkapnya. (qih)

(ks/mal/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia