Kamis, 30 Jan 2020
radarkudus
icon featured
Kudus

Sekda Kudus Sebut Bupati sebelum M Tamzil Terima Fee Proyek 5 Persen

14 Januari 2020, 11: 39: 33 WIB | editor : Ali Mustofa

MERINGANKAN: Sam'ani Intakoris jalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin.

MERINGANKAN: Sam'ani Intakoris jalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. (JOKO SUSANTO/RADAR KUDUS)

Share this      

SEMARANG, Radar Kudus - Ada dugaan penerimaan fee proyek sebesar lima persen dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus disebut terjadi pada masa kepemimpinan sebelum Tamzil. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus Sam'ani Intakoris saat menjadi saksi dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi untuk kenaikan jabatan Kabupaten Kudus di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin.

”Pengalaman saya ketika masih di PUPR, memang pernah ada jatah untuk bupati berupa fee proyek 5 persen diserahkan melalui ajudan, tapi bukan di zaman pak Tamzil. Kalau zaman pak Tamzil tidak ada fee proyek,” kata Sam'ani Intakoris sebagaimana pengalamannya yang dicecar majelis hakim atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fakta lain adalah munculnya dua pengusaha kondang. Pertama pengusaha jasa konstruksi di Demak Noer Halim dan pengusaha bus PO. Haryanto dari Kudus Haryanto. Hal itu dibeberkan Sam'ani. Bahwa dirinya pernah diminta Wakil Bupati Kudus Hartopo agar dicarikan pinjaman pribadi untuk keperluan Haryanto. Namun dikatakannya Haryanto juga siap mengembalikan.

”Kemudian dapat pinjaman uang Rp 500 juta dari pak Joko Susilo. Hanya saja kapan diberikan ndak tahu. Uang itu katanya pak wakil untuk pak Hariyanto guna keperluannya membeli ban bus dan kebutuhan koperasi. Tapi kabarnya uangnya sudah dikembalikan, kalau sumber uang ndak tahu,” sebutnya.

Sam'ani- panggilan akrab Sam'ani Intakoris mengaku pernah mendapat cerita dari Haryanto, saat Pilkada Kudus pasangan Tamzil-Hartopo pernah meminjam modal. Sehingga karena sudah pernah meminjami, Haryanto minta tolong untuk gantian dibantu.

“Setahu saya Hariyanto minjami sampai Rp 30 miliar. Halim Rp 10 miliar. Uang itu untuk sumbang biaya Pilkada, tapi realisasi diberikan berapa ndak tahu. Itu cuma cerita pak Hariyanto ke saya. Sempat juga dilihatkan surat perjanjian sama yang ditandatangi mereka,” sebutnya.

Sam’ani kemudian membeberkan pernah mendengar berita dari anak buahnya yang menyatakan ditawari untuk kenaikan jabatan eselon II dan III melalui Mul, Subekan, Agus, maupun Taufik. Sama halnya terkait nama istri Tamzil, ia mengaku tak mengetahui langsung, karena hanya mendengar cerita-cerita anak buahnya.

“Saya cuma dapat cerita-cerita dari anak buah, katanya sediakan uang dengan Rp 100 juta sampai Rp 250 juta. Tapi saya tidak pernah kroscek langsung ke bupati. Jadi cuma katanya. Saya juga ndak pernah melihat anak buah saya menyerahkan ke terdakwa,” tandasnya.

Terkait kenaikan jabatan, Sam'ani mengaku memang ikut terlibat. Dikatakannya, ketika itu Tamzil menyerahkan berkas nama-nama, kamudian pihaknya merapatkan bersama panitia untuk menilai dari sisi kompetensi dan kepangkatan. Dari penilaian timnya, dianggap sudah sesuai. Ia juga menyangkal ada perintah harus meloloskan nama-nama yang diberikan Tamzil.

“Karena sesuai petunjuk kepala ASN bupati memiliki kewenangan boleh memilih salah satu dari tiga besar yang dianggap lolos. Saat apel pagi, bupati juga pernah menyampaikan dalam mutasi dilarang menyerahkan uang,” ungkapnya.

Saksi lain yang diperiksa dua asisten di Pemkab Kudus. Mereka asisten tiga bidang administrasi Setda Kudus Masut dan Asisten Kesra Setda Kudus Ali Rifai.

Masut dalam keterangannya mengaku ada daftar nama-nama yang diterima Sam'ani dari Tamzil. Dikatakannya, untuk seluruh pejabat yang diangkat dan diberhentikan dari Disdukcapil bermasalah. Sehingga yang bermasalah bukan hanya mantan Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Shofyan. Atas permasalahan itu, seingatnya, Kemendagri sampai menghentikan sistem kependudukan di Kabupaten Kudus.

Terkait nama-nama relawan maupun timses Tamzil-Hartopo, dikatakan Ali Rifai diketahuinya dari hasil pembahasan dengan mantan staf khusus Bupati Kudus Agoes Soeranto. Di antaranya ada Rifai, Wisnu, Bambang Gunadi, Catur, Eko, Heru, dan banyak lagi.

“Saya sempat protes ke Agus, tapi akhirnya dicari nama-nama nanti yang kena gusur dicari pasnya di mana. Saya juga usul ke Agus, khusus Sri Wahyuni tetap jadi Kepala Puskesmas Ngemplak,” ujarnya.

Menanggapi kesaksian itu, Muhammad Tamzil, didampingi kuasa hukumnya Yudi Sasongko menyatakan akan mempelajari ketiga saksi atas keterangan yang sudah disampaikan dalam sidang. Pihaknya memastikan akan melaporkan ke kepolisian bagi yang memberikan keterangan palsu. Ia menyampaikan, Sam'ani sudah menjelaskan mutasi sudah sesuai prosedur.

”Saya tidak pernah menerima maupun menyuruh. Keterangan saksi akan kami kaji, kira-kira mana yang ndak sesuai, potensi dilaporkan pasti ada, kalau tidak memberikan keterangan sebenarnya,” tandasnya. (jks)

(ks/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia