Kamis, 30 Jan 2020
radarkudus
icon featured
Pati

Gelar Rakercab, Rekomendasi Hotel Berbintang Bukan Wilayah PHRI

14 Januari 2020, 06: 24: 33 WIB | editor : Ali Mustofa

RAKERCAB: Para pengurus PHRI Pati usai menggelar rakercab di Graha Dewata Hotel Juwana pada (10/1) lalu.

RAKERCAB: Para pengurus PHRI Pati usai menggelar rakercab di Graha Dewata Hotel Juwana pada (10/1) lalu. (DOKUMEN PHRI)

Share this      

PATI, Radar Kudus – Perhimpunan hotel dan restoran Indonesa (PHRI) Kabupaten Pati menggelar rakercab tahun 2020 di Graha Dewata Hotel Juwana pada (10/1) lalu. Selain menyusun program kerja, PHRI menyoroti salah kaprah tentang pemberian izin hotel berbintang yang dialamatkan padanya.

Selama ini masih ada persepsi keliru yang dialamatkan ke PHRI. Sehubungan dengan rekomendasi izin hotel berbintang. Dimana ada yang menuding sejumlah hotel berbintang di Pati hanya berkedok sebagai tempat hiburan karaoke. Dan itu ditudingkan karena kemudahan PHRI memberikan izin hotel berbintang. Tudingan itu sering dialamatkan ke PHRI tanpa klarifikasi terlebih dahulu.

Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 10 Tahun 2018 menyebutkan, sertifikat usaha pariwisata diterbitkan oleh LSU yang ditunjuk oleh kementerian, dan diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi standar (bintang atau non bintang).

”Banyak yang mengira PHRI yang “bermain”, dalam pemberian rekomendasi hotel apakah layak berbintang atau tidak. Padahal PHRI tidak memiliki kewenangan terkait hotel berbintang. Kewenangan memberi label hotel berbintang itu dilakukan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang ditunjuk langsung oleh kementerian pariwisata,” terang Ketua PHRI Pati I Gusti Putu Suardika kepada Jawa Pos Radar Kudus.

PHRI selama ini hanya menjadi tim teknis dari Dinporapar untuk izin usaha berupa TDUP melalui perizinan Online Single Submission (OSS). Sedangkan izin komersial atau operasional berupa sertifikat pariwisata yang diterbitkan lembaga sertfikasi usaha yang menerbitkan adalah LSU. Bukan PHRI.

Karena itu harapannya, untuk menghindari persepsi keliru maka sebelum diadakan sertifikasi, LSU sebaiknya perlu koordinasi dengan pemerintah atau dinas terkait. Sehingga bisa melaporkan hasilnya dan saling mengetahui,” papar Putu.

Selain menyotori permasalahan itu, dalam rakercab tersebut pihanya juga menyampaikan sejumlah capaian PHRI selama 2019. Mulai dari jumlah hotel yang telah memenuhi standar usaha dan telah mengikuti sertifikasi profesi, pelaksanaan diklat pelayanan prima, hingga tingkat kenaikan okupansi dan long stay hotel.

Selain itu, dalam kesempatan rakercab itu, PHRI menyepakati sejumlah kegiatan mulai diklat, pembinaan, sertifikasi usaha dan profesi, data base hotel dan resto, koordinasi dengan pelaku wisata, hingga pertemuan PHRI Pakudjembara.

(ks/him/aua/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia