Kamis, 30 Jan 2020
radarkudus
icon featured
Kudus

Sekda Kudus Sam’ani Sangkal Dakwaan JPU KPK, Begini Tanggapannya

13 Desember 2019, 14: 13: 59 WIB | editor : Ali Mustofa

Sam'ani Intakoris, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus

Sam'ani Intakoris, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus (DONNY SETYAWAN/RADAR KUDUS)

Share this      

KUDUS, Radar Kudus – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus Sam’ani Intakoris menyangkal pernyataan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) KPK dalam sidang perdana Muhammad Tamzil di Tipikor Semarang Rabu (11/12) lalu. Dalam sidang tersebut, JPU KPK Helmi Syarif mengungkapkan, jika pada akhir 2018 dia memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Joko Susilo untuk mencari uang.

Tindakan ini dilakukan atas permintaan Bupati Kudus nonaktif Tamzil. Atas perintah Sam’ani, Joko kemudian menghubungi beberapa kontraktor. Dari beberapa kontraktor didapat Rp 500 juta. Uang tersebut dinyatakan untuk membayar utang kepada Haryanto.

”Tidak benar (pernyataan yang disampaikan JPU KPK),” tegas Sam’ani.

Sam’ani mengungkapkan, dia memang pernah meminta Joko untuk mencarikan uang. Namun, bukan digunakan untuk kepentingan Muhammad Tamzil. Dia meminta bantuan Joko karena sebelumnya dipanggil oleh Wakil Bupati HM. Hartopo.

”Saya bukan dipanggil Pak Tamzil. Tapi Pak Wakil Bupati. Saat itu, seingat saya sebelum pelantikan bupati dan wakil bupati,” terangnya.

Dia menuturkan, jika sebelum dilantik dirinya dan Hartopo dipanggil ke rumahnya Haryanto. Dalam kesempatan itu, Haryanto mengutarakan jika mau meminjam Rp 500 juta. Namun, pihaknya saat itu tidak punya. Sehingga mencoba menghubungi kepala Disdikpora Kudus.

”Kami coba hubungi Pak Joko. Siapa tahu punya,” imbuhnya.

Dirinya menegaskan, jika dalam konteks ini, bukan Tamzil yang utang. Meskipun apa yang disampaikan JPU KPK dirasa kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Namun dirinya tetap menghargai. Ketika diminta hadir dalam persidangan nanti, dirinya siap untuk memberikan kesaksian sesuai kondisi yang ada.

”Yang kami sampaikan ke penyidik seperti itu. Juga akan kami sampaikan di persidangan bila diminta klarifikasi,” imbuhnya.

Sementara itu, sejumlah nama pejabat Pemkab Kudus yang namanya disebut dalam persidangan Tamzil memilih diam. Ketika dikonfirmasi terkait hal ini kemarin, mereka enggan menjawab. Seperti Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Abdul Halil. Dalam persidangan itu, dirinya disebut memberikan Rp 15 juta kepada Tamzil di ruang kerjanya.

(ks/daf/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia