Kamis, 30 Jan 2020
radarkudus
icon featured
Kudus

JPU KPK Sebut Sejumlah Pejabat Pemkab Kudus Serahkan Gratifikasi

12 Desember 2019, 11: 53: 30 WIB | editor : Ali Mustofa

DENGARKAN PENASIHAT HAKIM: Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin.

DENGARKAN PENASIHAT HAKIM: Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. (NUR CHAMIM/RADAR SEMARANG)

Share this      

SEMARANG, Radar Kudus - Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil menjalani sidang perdananya kemarin.Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Moh Helmi Syarif menilai,ada sejumlah pejabat Pemkab Kudus yang diduga menyuap Tamzil. Tak hanya dari Plt Sekretaris BPPKAD Ahmad Sofyan.Totalnyahingga Rp 2,5 miliar.

Nominal tersebut didapat secara bertahap. Sejumlah pejabat yang diduga melakukan gratifikasi, di antaranya Heru Subiyantoko yang saat itu menjabat sebagai kepala Dinas PUPR Kudus. Tamzil diduga menerima uang dari Heru Rp 850 juta. Uang tersebut digunakan untuk membayar utang kepada Haryanto Rp 800 juta. Hutang tersebut terkait pembiayaan saat mengikuti pilkada. Sedangkan Rp 50 juta digunakan untuk membayar mobil Pajero.

Tamzil juga diduga menerima uang Rp 500 juta dari beberapa kontraktor. Uang ini diserahkan melalui Kepala Disdikpora Joko Susilo. Kemudian uang tersebut juga digunakan untuk membayar utang kepada Haryanto.

”Pada akhir 2018 terdakwa melalui Sekretaris Daerah Sam’ani Intakoris memerintahkan Joko Susilo selaku kepala Disdikpora untuk mencari uang untuk kepentingan terdakwa. Joko kemudian menghubungi beberapa kontraktor menyampaikan maksud terdakwa,” kata Helmi.

Selain itu, terdakwa juga diduga menerima uang Rp 300 juta dari Joko melalui Uka Wisnu Sejati, ajudan Tamzil. Uang tersebut diberikan dua tahap. Pada Maret Rp 100 juta yang diserahkan saat penyerahan bantuan masyarakat. April Rp 200 juta yang diantarkan Harjuna Widada, Supriono, dan Zubaedi. Uang itu diterima Uka saat terdakwa ada kegiatan di Pati.

Pada Mei setelah pelantikan jabatan administrator atau setara dengan eselon III, terdakwa diduga  menerima Rp 335 juta dari para pegawai yang dilantik. Kemudian pada awal Mei melaui Agus Kroto, Tamzil kembali diduga menerima Rp 150 juta. Dari Harjuna dan Zubaedi. Pada pertengahan Mei melalui Asisiten 1 Bidang Pemerintahan Ali Rifa’I, Tamzil diduga menerima Rp 60 juta. Uang itu, diberikan Harjuna sebagai pemberian Supriyono dan Ani Susmadi.

Lalu, pada akhir Mei Tamzil diduga kembali terima Rp 75 juta. Uang ini disetor Siti Rokhimah, Aprilia Hidayati, dan M Kusnaeni melalui Muhammah Mulyanto atau Mbah Mul selaku PNS Pemkab Kudus. Pada Juni lalu, Mbah Mul juga menerima titipan Rp 50 juta dari Kasmijan dan Martono.

Menjelang Lebaran 2019, Tamzil dituduh menerima Rp 490 juta dari Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan. Uang tersebut diterima langsung di kantornya melalui Setya Hendra, ajudannya dan Ali Rifa’i. Kemudian pada Mei, menerima Rp 15 juta dari Kepala Dishub Abdul Halil. Uang ini diterima di ruang kerjanya. Pada Mei, Kepala Dinas Perdagangan Sudiharti juga memberikan Rp 100 juta. Uang tersebut diserahkan melalui Andi Imam, sekretaris Dinas Perdagangan yang diterima melalui Setiya Hendra di Pendapa Kabupaten Kudus.

Pada akhir Mei dari Andi Imam kembali menyerahkan Rp 200 juta kepada terdakwa. Uang itu diberikan melalui Ali Rifa’i di rumahnya sebagai pengembalian utang terdakwa kepada Ali Rifa’i. Pada sekitar Juli, Andi Imam kembali menyerahkan Rp 175 juta kepada Ali. Uang ini juga sebagai pengembalian utang.

Sejak menerima uang dengan total Rp 2,5 miliar terdakwa tidak melaporkan kepada KPK sampai batas waktu 30 hari. Sebagai mana yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Atas pertimbangan ini, JPU KPK menganggap Tamzil terlibat dalam kasus suap. Sebab, diduga menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang berjumlah Rp 2,5 miliar. Dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa selaku penyelenggara negara, sebagai bupati Kudus.

Atas dakwaan ini, Tamzil membantah. Sampai saat ini, dia menolak semua dakwaan yang ditujukan kepadanya. Sebab, JPU KPK belum bisa menunjukkan dua alat bukti yang kuat dalam kasus yang menjeratnya. ”Saya memahami dan mengerti apa yang didakwakan. Tapi, sampai hari ini kami masih menolak dakwaan itu,” kata Tamzil.

Dikonfirmasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi, Tamzil pun membantah. Dia masih tegas mengatakan jika tak pernah menerima uang yang dimaksudkan. Tamzil menilai ajudan dan staf khususnya yang bermain. Mereka menjual namanya sebagai bupati Kudus.

”Saya tidak pernah menerima. Nama saya dijual. Misalnya Heru Subiyantoko. Katanya kebutuhannya untuk bupati. Tapi kan uang itu tidak diserahkan ke saya. Uangnya diserahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya. Termasuk Joko Susilo. Saya tak tahu menahu soal uang Rp 500 juta dan Rp 300 juta,” katanya.

Tamzil mengancam tak segan akan melaporkan kepada polisi, jika para saksi tak memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta. Sebab, hal tersebut dinilai telah menghancurkan nama baiknya. ”Kami lihat kesaksiannya. Nanti kalau kesaksiannya tidak sesuai fakta, saya akan laporkan. Karena uang itu tidak pernah saya lihat. Nanti kita buktikan di persidangan,” tandasnya.

(ks/daf/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia