Jumat, 13 Dec 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

Bacakan Pledoi, Penyuap Tamzil Menangis, Memohon Hukuman Paling Ringan

03 Desember 2019, 16: 26: 14 WIB | editor : Ali Mustofa

LESU: Akhmad Shofyan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

LESU: Akhmad Shofyan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/RADAR KUDUS)

Share this      

SEMARANG, Radar Kudus – Pembelaan terdakwa Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus nonaktif Akhmad Shofyan atas kasus Bupati Nonaktif M Tamzil digelar di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. Dalam pembelaannya Shofyan terdengar sesegukan. Berkali-kali mengusap air matanya.

”Saya juga sangat menyesal karena gara-gara kasus ini keluarga saya jadi menderita,” kata Shofyan yang membacakan pledoi tersebut sembari menundukkan kepala.

Dalam pembelaan pribadinya, Akhmad Shofyan, menyatakan, selama ini ia tidak tidak punya kuasa untuk menolak permintaan Uka Wisnu Sejati yang memintanya menyuap bupati Kudus hingga Rp 750 juta.

Ia kemudian, memohon kepada majelis hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya saat putusan. Ia juga mengaku sangat menyesali perbuatannya. Selama ini, ia merasa terlalu lugu dengan terus berperasangka baik kepada siapapun. Termasuk dengan Uka yang menghantarkannya terlilit kasus tersebut.

"Ternyata kebaikan dan keluguan saya yang membuat saya kena OTT (operasi tangkap tangan) sama KPK,” sebutnya.

Sementara itu, dalam pledoi tim kuasa hukum Akhmad Shofyan, yang dibacakan Dwi Surya Hadi Budi, menguraikan berdasarkan fakta persidangan saksi Uka meminta uang. Sehingga terdakwa kaget dan tidak siap untuk itu. Kemudian untuk memenuhi permintaan itu, terdakwa akhirnya menjual mobil, meminjam uang ke bank, dan meminjam ke saksi Putut serta menggunakan uang. Padahal uang itu seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga dan persiapan pendidikan anak.

“Artinya terdakwa tidak menyangka uneg-uneg yang disampaikan Uka ternyata berbiaya. Karena uneg-uneg tersebut didasarkan pada pernyataan bupati. Bahwa untuk mengisi promosi jabatan diutamakan yang sudah senior dan mempunyai kemampuan,” urai Dwi Surya Hadi Budi.

Sedangkan pemberian sejumlah uang tersebut diberikan kepada Uka. Kemudian fakta persidangan hanya Agoes Soeranto yang menyatakan bahwa sebagian uang tersebut sampai ke bupati. Namun jumlahnya berbeda dengan yang disampaikan Uka, Agoes dan terdakwa, sehingga keterangan Agoes bahwa uang tersebut sampai bupati harus dikesampingkan dan ditolak.

“Selain itu tidak terbukti ada niat dari terdakwa untuk memberikan atau menjanjikan sejumlah uang kepada bupati, melainkan pemberian itu atas dasar adanya permintaan dari Uka, tentang pemberian itu disampaikan ke bupati atau tidak di luar dari pengetahuan terdakwa,” jelasnya.

Disebutkannya, fakta terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Uka dan bukti petunjuk yang menjadi dasar dakwaan berupa percakapan melalui telepon antara Uka dan Agoes terbukti bahwa permintaan uang dari keduanya. Sehingga ada pemufakatan jahat antara Uka dan Agoes untuk membujuk terdakwa agar menyerahkan uang.

“Dengan iming-iming akan mengangkat terdakwa menjadi sekretaris dinas,”bebernya.

Sebelumnya, Bupati Kudus nonaktif, Muhammad Tamzil ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait pengisian jabatan di wilayahnya. Ada dua orang lain yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu staf khusus Bupati Kudus Agoes Soeranto dan Akhmad Shofyan.

Tamzil diduga menerima duit Rp 250 juta dari Akhmad Shofyan lewat Agoes. Uang tersebut diduga untuk keperluan pembayaran utang pribadi Tamzil. Namun Tamzil sempat mengajukan praperadilan. Dengan dalih status tersangka yang disangkakan padanya dan penggeledahan yang dilakukan KPK tidak sah. Akan tetapi, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sudjarwanto menolak permohonan praperadilan yang diajukan Tamzil. Hakim menegaskan status tersangka Tamzil sah. (jks)

(ks/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia