Jumat, 13 Dec 2019
radarkudus
icon featured
Grobogan

Perjuangkan Hak Disabilitas, Pansus Bikinkan Raperda

03 Desember 2019, 13: 39: 40 WIB | editor : Ali Mustofa

BAHAS RAPERDA: Pansus Raperda Penyandang Disabilitas melakukan pembahasan per pasal dalam pembuatan raperda bersama OPD terkait di ruang sidang paripurna pada Senin (2/12) kemarin.

BAHAS RAPERDA: Pansus Raperda Penyandang Disabilitas melakukan pembahasan per pasal dalam pembuatan raperda bersama OPD terkait di ruang sidang paripurna pada Senin (2/12) kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Share this      

GROBOGAN, Radar Kudus – Pansus Raperda penyandang Disabilitas DPRD Grobogan melakukan pembahasanya bersama OPD terkait di ruang paripurna satu pada Senin (2/12) kemarin. Pembahasan raperda tersebut untuk melindungi dan memberikan hak disabilitas serta fasilitas umum.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Grobogan sebanyak 9.274 orang. Dari jumlah itu, ada 85 cacat berat mendapatkan dapat asuransi Rp 300 ribu per bulan dan jaminan hidup layak lansia ada 64 lansia mendapatkan Rp 200 ribu per bulan.

Ketua NPC Grobogan Sunar mengatakan, raperda disabilitas sebagai motivator bagi penyandang disabilitas. Yaitu untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat atau pemerintah. Sebab, sebagian kalangan masyarakat dipandang secara umum masih ada rasa minder dan kurang percaya diri.

”Reperda ini sangat membantu kami untuk pengakuan dari pemerintah untuk pembuatan Perda,” kata Sunar penyandang disabilitas.

Pembahasan raperda penyandang disabilitas tersebut diikuti oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhungan, Disporabudpar, Kabag Kesra, dan Kabag Hukum Setda Grobogan.

Anggota Pansus Ali Farkan mengatakan, harus ada kajian penyandang disabilitas dikatakan warga miskin atau bukan. Sebab penyandang disabilitas ada yang mampu.

”Raperda ini akan bisa menjelaskan tentang kategori miskin pada penyandang disabilitas,” ujarnya.

Ketua Pansus Perda Penyandang Disabilitas Heru Santosa mengatakan, raperda penyandang disabilitas akan memberikan peraturan untuk pelayanan dan fasilitas umum. Kantor pemerintah dan umum harus ramah dengan difabilitas.

”Pemerintah daerah ini harus bangun akses disabilitas. Infrastruktur bisa mudah diatur jika ada Perbupnya. Karena Perda disabilitas bisa mengikat fasilitas umum. Seperti tempat ibadah,” terangnya.

Selain itu, dalam raperda penyandang disabilitas mempunyai hak hidup secara mandiri dan dilibatkan secara masyarakat. Tujuannya agar disabilitas bisa berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.

”Adanya raperda penyandang disabilitas bisa memberikan hak bebas dari diskriminasi, pelantaran, dan eksploitasi. Setelah selesai pembahasan akan dimintakan pertimbangan oleh Gubernur Jawa Tengah sebelum disahkan jadi Perda,” tandasnya.

(ks/mun/mal/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia