Jumat, 13 Dec 2019
radarkudus
icon featured
Rembang

Baru 1.200 Nelayan Rembang Kantongi Sertifikat Melaut

02 Desember 2019, 11: 59: 32 WIB | editor : Ali Mustofa

TERTIB ATURAN: Puluhan kapal bersandar di dermaga pelabuhan Tasikagung Rembang.

TERTIB ATURAN: Puluhan kapal bersandar di dermaga pelabuhan Tasikagung Rembang. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG, Radar Kudus – Jumlah nelayan yang belum memiliki sertifikat laik jalan atau basic safety training (BST) rupanya masih banyak. Di total dari 5.000 nelayan di Kota Garam, baru 1.200 nelayan yang mengantongi sertifikat.

 Angka yang kantongi sertifikat tersebut masih kecil. Inilah yang terus diprioritaskan kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Rembang. Tentu tidak hanya membantu memfasilitasi nelayan memperoleh sertifikasi pelaut. Butuh peran serta semua pihak termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Ini dalam rangka melihat kalkulasi nelayan yang ada di wilayah setempat.

”Setelah diperoleh datanya disampaikan kepada nelayan. Yang belum mempunyai sertifikat wajib sebagai nelayan dihimbau dan diharapkan mendaftar kami,” Kata Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Rembang, Dimyati kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Setelah data diperoleh dan disampaikan nelayan mereka diberikan fasilitas. Untuk dilakukan pelatihan khusus sehingga mendapatkan sertifikat pelaut secara legal. “Untuk semuanya itu, tanpa dipungut biaya,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini di kantor unitnya sudah ada beberapa kelas yang telah memulai sertifikasi. Kemudian kaitanya kapal. Karena kapal identik kendaraan di darat, sehingga untuk menunjang kegiatan ekonomi dibantu dari sisi pengurusan sertifikasi kapal.

”Supaya kapal sekecil apapun mempunyai “BPKB” yang berguna diagungkan bank perkreditan rakyat,” terangnya.

Dia menambahkan program kerja sudah dilakukan. Salah satunya, pengukuran kapal dan sertifikasi secara gratis. “Karena ada jenjang bertahap. Untuk menunjang semua itu personel dilakukan penambahan. Meskipun tidak petugas yang posisi penempatannya sesuai bidang,” jelasnya.

Pihaknya menekankan semua dilakukan semaksimal mungkin. Karena sampai di Kabupaten Rembang muncul masalah adanya status pelaut dan kapal tidak jelas. Dari sertifikasi yang dilakukan dikeluarkan 1.200 pelaut dan  kapal 348 kapal kayu milik nelayan.

 “Katakanlah bawa kendaraan, tidak punya SIM ditangkap. Seperti halnya nelayan tidak mempunyai sertifikat nantinya akan berhadapan dengan aparat penegak hukum di laut. Ini cukup beresiko. Sertifikat melaut caranya mudah. Selain ijazah (bisa paket A, B dan C, red). Nelayan harus lulus persyaratan tes kesehatan dan tidak buta warna,” imbuhnya.

(ks/noe/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia