Jumat, 13 Dec 2019
radarkudus
icon featured
Pendidikan

Tantangan Perempuan di Era Digital Dalam Perspektif Kesetaraan Gender

29 November 2019, 11: 05: 59 WIB | editor : Ali Mustofa

Rukini, S.ST, M.Si.; Fungsional Statistisi BPS Kabupaten Grobogan

Rukini, S.ST, M.Si.; Fungsional Statistisi BPS Kabupaten Grobogan (dok pribadi)

Share this      

REVOLUSI Industri 4.0 yang sedang berlangsung saat ini telah mengubah kehidupan manusia melalui berbagai teknologi internet of things. Digitalisasi teknologi tak dapat dibendung dan begitu cepat memengaruhi berbagai bidang kehidupan. Tidak hanya pengembangan perangkat atau sistem untuk menjalani tranformasi digital, tapi juga sumber daya manusia (SDM).

Menurut UN Women, dalam dunia yang sedang berubah ini, 90 persen pekerjaan di masa depan akan menggunakan keterampilan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pekerjaan dengan cara lama akan berganti dengan berbasis teknologi informasi. Tidak dapat dipungkiri perempuan memegang peranan yang signifikan dalam era ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, nilai sex ratio Indonesia sebesar 101,0 artinya hampir setengah penduduk Indonesia adalah perempuan sehingga peran perempuan menjadi modal pembangunan yang sangat potensial. Berdasarkan Arif (2015), peran SDM perempuan yang berkualitas paling tidak memiliki dampak pada dua hal.

Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan SDM di masa datang.

Kesetaraan gender masih menjadi isu penting dalam pembangunan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pandangan bahwa semua orang menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin mereka. Hal ini diduga masih ditemukannya diskriminasi perempuan dalam berbagai lini kehidupan yang tak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi di berbagai belahan bumi.

UNFPA menyebutkan kesetaraan gender dapat memajukan pembangunan dan mengurangi kemiskinan (UNFPA, 2018). Menurut European Institute for Gender Equality (EIGE), peningkatan kualitas kesetaraan gender berdampak positif baik secara individual mau pun masyarakat luas. Secara ekonomi, kesetaraan gender dapat mendorong peningkatan PDB perkapita dan perluasan lapangan kerja yang dalam jangka panjang akan berdampak pada pengentasan kemiskinan (EIGE, 2017).

KPPPA (2017) mengungkapkan kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, dan mengurangi kemiskinan. Menteri  keuangan Sri Mulyani  mengungkapkan kalau ingin ekonomi tumbuh, satu-satunya sumber yang bisa dioptimalkan dalam society-nya adalah perempuan. Penelitian lain mengungkapkan, jika ketimpangan gender dapat secara penuh dihilangkan, pendapatan agregat dapat meningkat sekitar 6,6 hingga 14,5 persen dari target ekonomi. Selain itu, pendapatan perkapita juga akan meningkat 30,6 hingga 71,1 persen.

Maka mempromosikan kesetaraan gender, bagian utama dari strategi pembangunan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka (World Bank, 2000).

            Dalam mengatasi masalah tersebut, pembangunan perempuan harus dilakukan dengan tepat sasaran. Harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung data yang akurat sehingga indikator  pembangunan perempuan yang masih rendah dapat digenjot untuk mencapai hasil yang maksimal. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indeks yang dapat menggambarkan pembangunan manusia berbasis gender.

            Pembangunan Manusia Indonesia menurut kesetaraan gender menunjukkan tren perbaikan. Data BPS tercatat angka IPG Indonesia pada 2018 berada di level 90,99 dari skala 0-100. Indeks tersebut naik 0,03 poin dari tahun sebelumnya. Sebagai informasi, IPG mendekati 100 mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Membaiknya IDG menunjukkan perempuan Indonesia semakin menunjukkan perannya dalam pembangunan. Ini terbukti sebanyak 17,32 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen, sebanyak 47,02 persen dalam kepemimpinan profesional serta 36,70 persen sumbangan pendapatan perempuan.

Meski pun IDG mengalami kenaikan, namun Indeks Pembangunan Manusia perempuan Indonesia 2018 masih berada di level 68,63. Tertinggal dari IPM lelaki yang berada di posisi 75,43. Ini yang membuat IPG Indonesia masih berada di bawah 100.

IPM perempuan rendah salah satunya disebabkan karena faktor pendidikan. Data BPS menunjukkan rata-rata lama sekolah perempuan di 2018 hanya 8,26 artinya rata-rata perempuan Indonesia hanya berpendidikan sampai kelas delapan atau kelas dua SMP.

Sementara lama sekolah laki-laki 8,90 tahun artinya rata-rata laki-laki berpendidikan sampai kelas sembilan atau kelas tiga SMP. Kondisi ini menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang masih jauh di bawah laki-laki. TPAK menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dan dihitung dari jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas dikali 100. Berdasarkan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) pada Agustus 2018, TPAK perempuan 51,88 lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 82,69.

Kondisi ini menjadikan tantangan yang harus dihadapi perempuan sebagai dampak dari Revolusi Industri 4.0. Melek digital bagi perempuan harus dijadikan prioritas, karena permintaan terhadap tenaga kerja berliterasi digital di Indonesia terbilang sangat tinggi. Perusahaan-perusahaan rintisan yang banyak bermunculan serta semakin beragamnya layanan teknologi digital yang digunakan oleh perusahaan menciptakan kebutuhan akan tenaga kerja yang melek digital. Berdasarkan data BPS, persentase pengguna internet perempuan pada 2018 hanya sebesar 37,49 persen sedangkan pengguna laki-laki mencapai 42,31 persen.(*)

(ks/top/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia