Jumat, 13 Dec 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

Permohonan Justice Collaborator Ditolak, Shofian Dituntut 3 Tahun Bui

21 November 2019, 16: 05: 09 WIB | editor : Ali Mustofa

MENYESAL: Akhmad Shofian saat menjalani sidang putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin.

MENYESAL: Akhmad Shofian saat menjalani sidang putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. (JOKO SUSANTO/RADAR KUDUS)

Share this      

SEMARANG, Radar Kudus - Nekat melakukan dugaan suap pengisian jabatan melalui ajudan Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil, Uka Wisnu Sejati. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus nonaktif Akhmad Shofian dituntut Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pidana penjara selama 3 tahun dalam sidang beragendakan putusan di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin.

Dalam amar tuntutannya, Eva Yustisiana dan Putra Iskandar menilai terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar, Pasal 5 ayat 1 undang-undang tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain pidana penjara, KPK juga menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp 150 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

"Menetapkan masa penahanan terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan. Serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan," kata PU KPK Putra Iskandar.

Dalam pertimbangannya KPK, menyebutkan hal-hal memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal-hal meringankan terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesal, terdakwa belum pernah dihukum. KPK juga menolak permohonan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator).

“Terhadap permohonan terdakwa, kami berpendapat bahwa itu harus ditolak karena dalam perkara ini terdakwa adalah pelaku utama,” imbau PU KPK Eva Yustisiana di hadapan majelis hakim yang dipimpin Sulistyono.

Selama persidangan, terdakwa juga disebut tidak mengungkap pelaku lainnya yang berperan lebih besar. Sehingga, terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai justice collaborator. Menurut KPK, berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2011 jo Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LP2SK, mengatur mengenai syarat untuk jadi justice collaborator.

Syarat tersebut, jelas jaksa Eva, antara lain terdakwa mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam perkara tindak pidana korupsi, memberi keterangan yang signifikan dan relevan untuk mengungkap tindak pidana, serta mengungkap pelaku lain yang berperan.

“Bahwa dalam persidangan terdakwa berterus terang, mengakui kesalahannya, dan menyesali perbuatannya. Hal itu akan kami jadikan sebagai hal-hal yang meringankan dalam tuntutan pidana,” ungkapnya.

Terpisah, kuasa hukum terdakwa, Dwi surya hadi budi dan Fery Saptadi, menyatakan masalah JC merupakan kewenangan KPK. Sedangkan terkait tuntutan tersebut menurutnya sangat berat, karena menurutnya kalau melihat fakta persidangan, uang tak pernah diketahui terdakwa, apakah sudah sampai ke bupati atau belum. Sehingga unsur menggerakkan bupatinya tidak terbukti, melainkan uang hanya sampai Uka Wisnu Sejati. Terkait pembelaan, pihaknya memastikan nanti akan diajukan.

“Saya ndak pernah dengar masalah Uka, cuma yang saya tahu Uka ndak pernah di proses seperti lainnya dianggap melakukan tindak pidana korupsi,” tandasnya.

Usai sidang terkait status Uka, Eva Yustisiana, mengaku nantinya melihat fakta persidangan. Menurutnya, kasus tersebut masih lama prosesnya, sehingga menunggu fakta-fakta lainnya. (jks)

(ks/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia