Jumat, 13 Dec 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

Gubernur Ganjar Tetapkan UMK 2020, Semarang Tertinggi Rp 2,7 Juta

21 November 2019, 11: 06: 55 WIB | editor : Ali Mustofa

UMUMKAN UMK: Gubernur Ganjar Pranowo didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sarwa Pramana dan Plt Kadisnakertrans Susi Handayanie mengumumkan UMK Jateng 2020 di Rumah Dinas Puri Gedeh kemarin.

UMUMKAN UMK: Gubernur Ganjar Pranowo didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sarwa Pramana dan Plt Kadisnakertrans Susi Handayanie mengumumkan UMK Jateng 2020 di Rumah Dinas Puri Gedeh kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Share this      

SEMARANG, Radar Kudus – Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Jawa Tengah tahun 2020 resmi diumumkan Gubernur Ganjar Pranowo, di Puri Gedeh, Rabu sore (20/11) kemarin. UMK ditetapkan berdasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 560/58 tahun 2019 tertanggal 19 November 2019.

Berdasarkan hasil penetapan, besaran UMK di Semarang masih tertinggi dibanding kabupaten/kota di Jawa Tengah, yakni sebesar Rp 2.715.000. Sementara terendah adalah Kabupaten Banjarnegara, yakni sebesar Rp 1.748.000.

”Upah minimum merupakan upah bulanan terendah. Terdiri atas upah tanpa tunjangan (upah pokok). Atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Kalau lebih, dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan,” jelasnya.

Rata-rata kenaikan UM kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebesar 8,57 persen. Kenaikan tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 9,25 persen.

Penetapan upah minimum dihitung berdasarkan formula pasal 44 ayat 2 PP nomor 78 tahun 2015. Sesuai surat menteri tenaga kerja, dasar perhitungan upah minimum adalah sebesar 8,51 persen dengan rincian inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen.

Penetapan UMK juga dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dan atau bupati/walikota. Dalam hal ini, gubernur telah meminta bupati/wali kota menyampaikan rekomendasi besaran UMK tahun 2020 paling lambat 4 November 2019 lalu.

”Sudah menyampaikan semuanya. Pada 19 November kemarin, kami tetapkan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah,” ujar gubernur dengan menyampaikan UMK tahun 2020 sudah 100 persen sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sebelumnya, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan sudah dilakukan 1 November lalu. Kemudian, dapat (tidak wajib) menetapkan UMK selambat-lambatnya tanggal 21 November. ”Meskipun kita punya UMP, tapi faktanya kita pakai UMK. Karena kalau UMP nanti terlalu njomplang antara kota besar di Jawa Tengah dengan kabupaten yang tempatnya agak jauh,” ujarnya.

Gubernur menekankan, pengusaha dilarang membayar pekerja lebih rendah dari UMK yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan terus mengawasi melalui tim pengawas tenaga kerja. ”Biasanya secara reflek, kalau ada yang tidak sesuai ketentuan, buruh akan melaporkan kepada kami. Tidak sedikit yang lapor lewat media sosial. Nanti kami akan mendatangi perusahaan yang bersangkutan, akan kami obrolkan persoalannya apa,” ujar gubernur.

Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai UMK, dapat mengajukan permohonan penangguhan upah minimum kepada gubernur melalui kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Susi Handayanie mengatakan bahwa penangguhan dapat dilakukan 10 hari sebelum UMK diberlakukan. ”Berlaku per 1 Januari 2020. Kepada perusahaan yang keberatan, diberikan waktu untuk mengajukan penangguhan paling lambat tanggal 20 Desember 2019 atau 10 hari sebelum pelaksanaan UMK. Kalau melebihi batas waktu itu, pasti ditolak," kata Susi. (sga/lhr/ida)

(ks/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia