Jumat, 13 Dec 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

IAIN Kudus Teken MoU dengan Bawaslu, Mahasiswa Jadi Pengawas Pemilu

16 November 2019, 12: 32: 45 WIB | editor : Ali Mustofa

KERJA SAMA: Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh. Wahibul Minan menyerahkan plakat kepada Rektor IAIN Kudus Mudakir, sebagai penanda MoU dalam bidang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.

KERJA SAMA: Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh. Wahibul Minan menyerahkan plakat kepada Rektor IAIN Kudus Mudakir, sebagai penanda MoU dalam bidang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. (DIYAH AYU FITRIYANI/RADAR KUDUS)

Share this      

BAE, Radar Kudus – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bawaslu Kabupaten Kudus. Kerja sama ini dalam bidang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pada Pemilu mendatang. Dalam hal ini, mahasiswa akan dilibatakan aktif dalam setiap kegiatannya.

Kerja sama ini diawali dengan kegiatan sosialisasi pegawasan partisipatif. Kemudian dilanjut dengan sarasehan bersama sivitas akademika IAIN Kudus. Acara ini digelar di gedung rektorat lantai III IAIN Kudus. Dengan melibatkan ratusan mahasiswa Fakutas Dakwah dan Komunikasi Islam, Prodi Pemikiran Politik Islam.

Ketua Bawaslu Kudus Moh. Wahibul Minan mengatakan, mahasiswa dinilai layak untuk menjadi mitra pengawas partisipatif. Sebab, idealisme mereka masih kuat. ”Planning kami ke depan berharap mahasiswa bisa sebagai pengawas partisipatif dalam Pemilu,” katanya.

Dia  mengatakan, permasalahan terkait politik uang dalam setiap Pemilu memiliki dampak secara sosiologis. Sehingga menjadikan tatanan demokrasi sebuah bangsa rusak. Dengan demikian, masyarakat diharapkan untuk tidak menerima politik uang dalam proses demokrasi ini.

”Politik uang dalam Pemilu mencederai hak-hak individu masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya,” tambahnya.

Rektor IAIN Kudus Mudakir mengapresiasi kegiatan yang digagas Bawaslu Kudus ini. Dirinya megugkapkan, dalam proses Pemilu pegawasan harus dilakukan semua pihak. Mulai dari petugas pengawas pemilu maupun masyarakat secara umum. Termasuk juga mahasiswa sebagai masyarakat kampus.

Dirinya sepakat politik uang yang terjadi di masyarakat dalam setiap gelaran pilkada maupun pemilu harus menjadi perhatian serius semua komponen. Politik uang dalam pemilu tidak diperbolehkan dan itu akan merusak sendi-sendi demokrasi bangsa.

”Politik uang adalah haram. Yang namanya suap-menyuap itu dosa dalam perspektif agama,” tegasnya.

Semetara itu, Wakil Rektor I IAIN Kudus Supa’at mengatakan, pembelajaran sosial politik di kampus dituntut agar dapat menjadikan mahasiswa amanah untuk mengawal demokrasi. Berdasarkan hasil survei, perguruan tinggi saat ini menjadi lembaga yang masih dipercaya oleh masyarakat dalam mengawal proses demokrasi tersebut.

”Semoga dalam proses demokrasi mampu melahirkan pimpinan yang mengerti kehendak dan aspirasi rakyat,” tutupnya.

(ks/daf/lid/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia