Jumat, 13 Dec 2019
radarkudus
icon featured
Pati

Ribuan Guru Tak Tetap di Pati Geruduk Dewan Tuntut Kejelasan Status

15 November 2019, 15: 11: 11 WIB | editor : Ali Mustofa

SABAR MENUGGU: Ribuan guru GTT dan PTT menunggu dengan sabar hasil audiensi antar perwakilan mereka dengan anggota DPRD.

SABAR MENUGGU: Ribuan guru GTT dan PTT menunggu dengan sabar hasil audiensi antar perwakilan mereka dengan anggota DPRD. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)

Share this      

PATI, Radar Kudus – Para guru yang berstatus guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Pati melakukan geruduk DPRD, pagi kemarin. Mereka menuntut kejelasan status dan kesejahteraan untuk kali kedua ke gedung dewan.

Total ada 2.706 anggota paguyuban GTT-PTT se Kabupaten Pati yang mengikuti audiensi. Hanya perwakilan yang diperkenankan masuk gedung dewan. Selebihnya menunggu di luar. Sambil menunggu temannya mengadukan nasib ke wakil rakyat, mereka melantunkan salawatan.

Ketua Paguyuban GTT-PTT Kabupaten Pati Suhendro mengungkapkan, audiensi ini merupakan lanjutan dari audiensi yang pernah dilakukannya pada 12 Juli lalu, yang sampai saat ini tidak jelas realisasinya.

”Kami datang atas rasa kekecewaan yang mendalam, karena kami tidak bisa mengikuti pendaftaran seleksi akademik PPG dalam jabatan. Meskipun, sesuai dengan surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud tanggal 21 Oktober 2019, perihal tambahan penjelasan dan perpanjangan waktu, bahwasanya pendaftaran tersebut yang awalnya sampai tanggal 24 Oktober 2019 diperpanjang menjadi 31 Oktober 2019 dengan persyaratan pendaftaran yang awalnya harus memiliki SK dari kepala daerah diperlunak menjadi SK/Surat Keterangan/Surat Penugasan/Kontrak Kerja sebagai guru dari Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini kepala dinas pendidikan,” jelas Suhendro.

Namun, ironisnya sampai dengan batas akhir pendaftaran para guru ini belum mendapatkan apa yang diharapkan, baik SK/Surat Keterangan/Surat Penugasan/Kontrak Kerja sebagai guru ataupun perubahan status di dapodik. Dari honor sekolah menjadi honor daerah.

Padahal, lanjut Suhendro, saat rapat kerja antara Komisi D DPRD bersama Disdikbud, BPKAD,BKPP, dan bagian hukum pemerintahan pada 24 Oktober lalu, diputuskan bahwa Komisi D DPRD merekomendasikan Disdikbud supaya membantu Guru Non PNS di sekolah negeri untuk bisa mendaftar seleksi akademik PPG dalam jabatan.

”Sebab, hanya itulah satu-satunya harapan kami, karena selama ini kesejahteraan guru ini sangat memprihatinkan. Mengajar sejak pagi dihargai dengan honor yang minim. Paling tinggi Rp 300 ribu, bahkan ada yang Rp 100 ribu perbulannya. Itu dari dana BOS,” imbuh Suhendro.

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan, agar dilakukan penerbitan SK guru pengganti dan pegawai pengganti sesuai PP Nomor 19 tahun 2017. Dengan adanya SK itu, para guru berharap adanya legalitas dari pemerintah daerah, sehingga mereka tidak dianggap bayang-bayang semu.

”Para guru hanya menuntut pengakuan yang jelas dari pemerintah daerah dengan  diterbitkannya SK Guru Pengganti dan Pegawai Pengganti, tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS maupun PPPK,” jelasnya.

Sayangnya, dalam audiensi tersebut Dinas Pendidikan sebagai OPD terkait tidak dihadiri oleh pimpinannya. Dinas Pendidikan dihadiri oleh Kabid Kebudayaan yang ditugasi kepala dinas untuk mencatat poin-poin audiensi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk memerjuangkan apa yang menjadi keinginan para guru GTT ini. ”Terkait kesejahteraan, tentunya kami harus melihat kemampuan keuangan daerah terlebih dahulu. Apa yang menjadi keluhan sudah pasti kami perjuangkan. Termasuk nanti di rapat badan anggaran akan kami lakukan penggeseran-penggeseran anggaran sebisa mungkin,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

(ks/aua/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia