Jumat, 22 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Pati

Stunting Tinggi, Organisasi Perangkat Daerah Diminta Berinovasi

08 November 2019, 14: 46: 06 WIB | editor : Ali Mustofa

BERANTAS STUNTING: Seluruh peserta bakti sosial kesehatan terpadu serentak melakukan senam bersama di Balai Desa Ledokdawan, Geyer, Grobogan, kemarin.

BERANTAS STUNTING: Seluruh peserta bakti sosial kesehatan terpadu serentak melakukan senam bersama di Balai Desa Ledokdawan, Geyer, Grobogan, kemarin. (INTAN MAYLANI SABRINA/RADAR KUDUS)

Share this      

PATI, Radar Kudus – Tahun ini, kasus stunting ditemukan cukup tinggi. Di antaranya di Kabupaten Pati. Di Pati, ada 3.132 anak dengan kondisi lebih pendek atau kerdil dari anak seusianya tersebar di 21 kecamatan. Kasus kesehatan ini, kini menjadi perhatian Pemkab Pati. Bahkan, pada 2020 akan menganggarkan penanganan stunting paling tinggi. Selain itu, pemkab juga meminta semua OPD berinovasi untuk mengintervensi stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Pati dr. Edi Siswanto menjelaskan, selama Januari-Oktober tahun ini telah ditemukan 3.134 penderita stunting. Ada 12 desa dengan lokasi penemuan stunting tertinggi. Meskipun angkanya tinggi, namun menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 4.038 anak.

Ke-12 desa tersebut, Desa Bogotanjung ada 14 kasus, Mulyoharjo empat kasus, Langenharjo 16 kasus, dan Bungasrejo 16 kasus. Selain itu, di Desa Klakahkasihan 42 Kasus, Karangrejo 13 kasus, Kedalon 29 kasus, Mantingan delapan kasus, Sumur 19 kasus, Plangitan 10 kasus, Tanggel empat kasus, dan Desa Pakis 29 kasus.

Bupati Pati meminta semua pihak, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pati untuk memunculkan inovasi-inovasi untuk menekan kasus stunting. Sebab, permasalahan stunting saat ini tengah menjadi atensi khusus di seluruh Indonesia. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

”Kalau ada inovasi yang bisa menjadi sarana pencegahan dan penanganan stunting, tentu akan jadi referensi nasional. Bukan sekadar yang berkaitan dengan asupan (gizi). Tapi, harus ada langkah-langkah lain. Ini menjadi PR kita,” ucapnya.

Ia mengaku, kini telah memetakan. Bahkan akan membaut regulasi, semua desa bisa menggunakan dana desa untuk mengurangi dan mencegah stunting. Pada APBD, dia juga akan memberikan anggaran besar kepada OPD terkait yang menjadi leading sector penanganan stunting.

Sementara itu, memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) berbagai rangkaian acara diadakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Grobogan. Salah satunya, bakti sosial kesehatan di desa tinggi stunting, Desa Ledokdawan, Geyer. Kegiatan ini diikuti petugas kesehatan di Kota Swieke.

Kegiatannya meliputi penyuluhan kesehatan, konseling, gerakan sosialisasi PHBS rumah tangga, pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, gosok gigi bersama di SD, pemeriksaan gigi, penyuluhan penyakit degeneratif, garam beriodium, ibu hamil, hingga demonstrasi membuat MPASI.

”Grobogan termasuk 100 dari kabupaten tinggi stunting di Jateng. Desa Ledokdawan menjadi satu dari 10 desa yang mempunyai stunting tinggi. Sedangkan Kecamatan Geyer paling tinggi se-Grobogan,” jelas Kepala Dinkes Grobogan Slamet Widodo.

Kepala Desa Ledokdawan Budiyono menambahkan, meski kasus stunting di desanya tinggi, pihaknya tak malu. Namun, terus mencari solusi agar tak ada kasus serupa lagi ke depan. ”Awalnya kami melaporkan ke Dinkes Grobogan adanya satu stunting di desa ini. Setelah dihitung ulang ternyata malah ada 54 kasus. Saat ini sudah turun jadi 10 kasus, karena kader dan bidan desa langsung turun ke lapangan untuk menangani,” ujarnya.

(ks/put/int/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia