Jumat, 22 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Pati

Delapan Warga Asing di Pati Dideportasi

08 November 2019, 14: 11: 52 WIB | editor : Ali Mustofa

DIKUKUHKAN: Kantor Wakil Kemenkumham Jateng membentuk tim pengawasan orang asing di wilayah Imigrasi Non TPI Kelas II Pati di Hotel Safin Rabu (6/11) kemarin.

DIKUKUHKAN: Kantor Wakil Kemenkumham Jateng membentuk tim pengawasan orang asing di wilayah Imigrasi Non TPI Kelas II Pati di Hotel Safin Rabu (6/11) kemarin. (SRI PUTJIWATI/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA, Radar Kudus – Sebelas pelanggaran administrasi keimigrasian terjadi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati. Delapan di antaranya dideportasi. Dengan adanya pelanggaran tersebut, kantor Imigrasi Pati membentuk tim pengawasan orang asing (Timpora) hingga tingkat kecamatan di wilayah Pati, Rembang, Blora, dan Jepara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah Tarsono menjelaskan, Timpora terdiri dari unsur pemerintah, kepolisian, TNI, dan lembaga terkait. Pembentukan Timpora tingkat kecamatan untuk meningkatkan kerja sama dan diskusi mendalam terkait mekanisme pengawasan orang asing di wilayahnya masing-masing.

“Supaya lebih efektif dan efisien. Paling penting tidak mengganggu orang asing di daerah itu. Timpora yang dibentuk hingga tingkat kecamatan tersebut untuk memantau keberadaan warga asing hingga titik RT/RW. Keberadaan mereka benar-benar bermanfaat untuk sekitar dan menghindari efek negatif,” jelasnya didampingi Kanim Imigrasi Kelas II Non TPI Pati Surjono.

Menurutnya, ada 4.948 orang asing di seluruh daerah Jawa Tengah. Yang melakukan pelanggaran keimigrasian ada 85 orang. Sementara itu di wilayah Imigrasi Pati ada 486 orang asing di Pati, Rembang, Blora, dan Jepara. Yang melakukan pelanggaran keimigrasian ada 11 orang. Delapan di antaranya dideportasi yakni WNA asal Korea Selatan, Singapura, Belgia, Italia, dan Pakistan. Sedangkan tiga WNA dikenakan denda.

“Untuk kerawanan di Pati sendiri tidak terlalu. Pelanggaran hanya administasi tidak sampai proyustisia. Kami bekerja sama dengan pihak terkait. Jika ada orang asing melanggar pidana silahkan polisi masuk tapi untuk tindakan keimigrasian yang menyelesaikan Imigrasi. Jika melanggar perda bisa ditangani Satpol PP namun keimigrasian kami yang menangani, masing-masing melakukan tindakan sesuai tupoksinya,” imbuhnya.

Sementara itu Bupati Pati Haryanto merasa senang dengan pembentukan Timpora. Sebab, itu membantu Pemkab Pati dalam melakukan pengawasan orang asing. Meskipun sebelumnya pemkab telah menerapkan kebijakan jika ada orang dicurigai baik orang asing atau tidak asing tetap terpantau bisa dilaprokan. Mendeteksi dini lebih baik untuk menghindari indikasi terorisme dan memecah belah NKRI.

“Terlebih ini kami sudah membuka selebar-lebarnya investor masuk Pati. Tahun ini sudah ada dua perusahaan asing MoU dengan pemkab. Karena milik orang asing, tentunya mau tidak mau juga melibatkan sebagian tenaga asing. Kalau dibentuk Timpora bisa bermanfaat untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan,” katanya. 

(ks/put/him/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia