Jumat, 22 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Rembang

Dipertanyakan, Belanja Pegawai di Rembang Naik 141 Miliar

08 November 2019, 13: 11: 10 WIB | editor : Ali Mustofa

Dipertanyakan, Belanja Pegawai di Rembang Naik 141 Miliar

KOTA, Radar Kudus Alokasi belanja pegawai pada Rancangan Peraturan Daerah Rembang tahun anggaran 2020 bakal naik dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Awalnya pada KUA belanja pegawai dianggarkan sekitar Rp 553,44 miliar. Kemudian pada pembacaan pengantar nota keuangan oleh bupati kemarin menjadi Rp 689, 45 miliar. Sehingga naik sekitar sekitar Rp 141 miliar. Hal ini menimbulkan pertanyaan beberapa fraksi.

Seperti yang disampaikan Nurhasan, dari fraksi Demokrat Hanura. Dalam rapat paripurna. Tentang pandangan umum fraksi kemarin. Ia menyampaikan, tambahan belanja pegawai sebesar Rp 141 miliar itu dipertanyakan. Karena pada KUA-PPAS Sudah dianggarkan 14 Bulan penuh. Termasuk peningkatan ASN.

”Tambahan belanja pegawai sebesar Rp 141 miliar ini kami pertanyakan. Di dalam pembahasan KUA PPAS kemarin belanja pegawai sudah kami anggarkan full 14 bulan. Termasuk perekrutan ASN tahun ini,” ujarnya.

Hal ini juga dipertanyakan oleh fraksi Karya Indonesia Sejah Tera. Yang disampaikan Agus Sutrisno kemarin. Pada KUA PPA, belanja ridak langsung yang berupa belanja pegawai sudah dianggarkan keseluruhan.

”Termasuk THR dan gaji ke-13. Tiba-tiba muncul tahapan sebesar Rp 141 miliar lebih. Mohon penjelasannya,” tuturnya.

Menanggapi hal ini Bupati Rembang Abdul Hafidz dalam jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi atas RAPBD 2020 mengatakan, terkait tambahan belanja pegawai ini. Kenaikan tersebut karena adanya dana alokasi khusus (DAK) non fisik dari pemerintah pusat. 

Pertama, sertifikasi guru PNS D sekitar Rp 125,6 Miliar. Kemudian yang kedua, nonsertifikasi guru PNS D sekitar Rp 444,8 miliar. ”Yang ketiga pegawai PPPK 14,9 miliar,” katanya. (vah)

(ks/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia