Jumat, 13 Dec 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

Beri Kesaksian di Sidang, Tamzil Tolak Rp 200 Juta dari Agus Kroto

05 November 2019, 14: 49: 52 WIB | editor : Ali Mustofa

SIDANG TIPIKOR: Bupati Kudus Nonaktif Muhammad Tamzil saat memberikan kesaksian dalam persidangan terdakwa Ahmad Sofyan di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang kemarin.

SIDANG TIPIKOR: Bupati Kudus Nonaktif Muhammad Tamzil saat memberikan kesaksian dalam persidangan terdakwa Ahmad Sofyan di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang kemarin. (DIYAH AYU FITRIYANI/RADAR KUDUS)

Share this      

SEMARANG, Radar Kudus – Tim antirasuah datang dan mengamankan Bupati Kudus nonaktif Muhamamd Tamzil pada Jumat (26/7) lalu. Sebelum itu, Tamzil mengaku sempat bertemu staf khususnya Agoes Soeranto (Agus Kroto) di ruang kerjanya. Pada pertemuan pagi itu, Tamzil menyebut Agus hendak memberikan uang Rp 200 juta kepadanya. Namun, segera ditolak dan meminta Agus keluar ruangannya.

”Pak, ini ada uang,” kata Tamzil menirukan ucapan Agus Soeranto atau yang akrab disapa Agus Kroto. ”Dari mana? Siapa yang minta? Saya lanjut tanya begitu. Dijawab dari Pak Sofyan. Langsung saya minta (Agus) dia keluar. Bawa keluar uang ini. Saya tidak mau. Saya takut KPK,” kata Tamzil saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan suap di Pemkab Kudus dengan terdakwa Ahmad Sofyan di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang kemarin.

Dalam sidang kemarin, Tamzil melanjutkan, Jumat itu, diakuinya ada beberapa tamu yang menunggu untuk bertemu. Berdasarkan keterangan ajudannya Uka Wisnu Sejati, Agus Kroto menjadi tamu yang antre pertama. Maka, Agus dipanggil pertama untuk bertemu Tamzil.

Namun, tak lama setelah diminta keluar dari ruangan Tamzil, Agus kembali dipanggil. Saat menemui direktur RSUD dr Loekmono Hadi, dia diminta mendampingi untuk membahas permasalahan parkir rumah sakit. Setelah itu, Tamzil kembali menemui tamu ketiga, yakni rombongan dari Radar Kudus. Saat itu, dirinya bersama tim Radar Kudus sedang membahas acara jalan sehat dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kudus. ”Saat itu ada KPK datang. Saya ditanya uangnya mana. Saya bilang tak ada. Saat itu, saya memang tak menerima uang itu,” lanjutnya.

Terkait keberadaan mobil Nissan Terano milik Joko Santoso yang dipinjamnya, dia mengaku sampai sekarang memang belum dikembalikan. Niatan untuk mengembalikan mobil itu, sudah terbesit di pikiran Tamzil. Namun, belum terealisasi hingga dia diamankan KPK.

Mobil yang dipinjam sejak 2017 lalu itu, digunakan untuk keperluan kampanye saat pencalonan bupati. Setelah dilantik dan memiliki mobil dinas, mobil keluaran tahun 2000 itu nganggur. Mobil diparkir di belakang kantor Setda Kudus. ”Pengen ngembalikan. Tapi masih sibuk,” ujarnya.

Pada kesaksian di persidangan kemarin, Tamzil membantah jika dia menyuruh Agus meminta sejumlah uang kepada Ahmad Sofyan, karena alasan butuh uang. Dia juga menampik jika ia mau menggunakan uang itu untuk membayar mobil Nissan Terano milik Joko Santoso. ”Saya tak pernah menyampaikan ke Agus jika butuh uang dan ditagih utang,” terangnya.

Tamzil santai, sebab Joko Santoso tak pernah meminta mobilnya dikembalikan. Namun, pernyataan ini tak sesuai dengan penyataan Joko Santoso kepada penyidik KPK. Pada persidangan keempat terdakwa Plt Sekdin BPPKAD Kudus Ahmad Sofyan, Joko diundang sebagai saksi. Namun, dia berhalangan hadir karena sakit dan sedang menjalani operasi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joko Hermawan menuturkan, dalam keterangan Joko Santoso yang ada di BAP, dia sempat meminta Tamzil mengembalikan mobilnya. Namun permintaan itu tak mendapat respon dari Tamzil. ”Dia juga mengatakan sempat melontarkan, nek gak mbok balekke bayaren Rp 100 juta. Itu juga tidak ada realisasinya,” katanya.

Dalam sidang kemarin, Tamzil juga mengaku, pada seleksi jabatan empat kepala dinas yang kosong di Pemkab Kudus, sebelum ditangkap KPK dia sudah memilih nama. Nama-nama itu, di antaranya Catur Widyatno sebagai kepala BKPP dan Eko Hari Djatmiko sebagai kepala Disdukcapil. Sedangkan Rini Kartika Hadi Ahmawati, istri Ahmad Sofyan tak dipilih. ”Ada yang lebih berkompeten. Bu Rini belum saya beri kesempatan,” kata Tamzil di persidangan.

Diketahui, Rini Kartika Hadi Ahmawati mendaftar sebagai peserta di dua lowongan kepala dinas. Kepala BKPP dan kepala Disdukcapil. Dari hasil seleksi yang telah diumumkan, nama Rini meduduki peringkat pertama di dua jabatan tersebut.

Namun Tamzil kembali menegaskan, jika pilihannya bukan berdasarkan perangkingan itu. Dia memilih tiga dari nama yang dilolos tahapan seleksi berdasarkan kinerja sehari-hari. Dia menyebutkan alasan pemilihan Catur dan Eko. Mantan Catur dipilih sebagai kepala BKPP karena sebelumnya pernah bekerja di BKPP. Setelah jadi camat Kota, Catur dimutasi sebagai sekretaris BKPP. Kini, menjabat sebagai Plt kepala BKPP Kudus. ”Selama saya menjabat, Catur kinerjanya tak ada masalah,” imbuhnya.

Alasan pemilihan Eko pun sama. Eko dinilai memiliki kemampuan kinerja yang baik. Selain itu, Eko juga punya pengalaman kerja di Disdukcapil. Meski begitu, diakui pengusulan penunjukan Eko belum final. Sebab, tiga nama yang akan menduduki kursi kepala Disdukcapil harus diajukan terlebih dulu kepada Kemendagri.

Sementara itu, dalam persidangan keempat Ahmad Sofyan kemarin, tak hanya Tamzil yang dihadirkan jadi saksi. Salah satu panitia seleksi (pansel) calon kepala dinas dari akademisi juga hadir. Dia dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) Hidayatullah.

Dalam proses seleksi pansel dulu, dia mengaku telah bekerja sesuai prosedur. Mulai dari seleksi administrasi, asesmen, penyusunan makalah, presentasi, hingga wawancara. ”Selama bekerja, pansel tak perah ada intervensi. Tugas kami sampai di tiga nama yang lolos di setiap jabatan. Kami tak tahu yang ditunjuk bupati siapa,” katanya.

Di sidang ini, Tamzil juga mengakui alasan memilih dua stafnya, Tohirin dan Agoes Soeranto (Agus Kroto). Mereka merupakan mantan terpidana korupsi dana bantuan sosial APBD Pemprov Jateng 2011. Agus merupakan mantan kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jateng sekaligus mantan kepala Biro Keuangan dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Jateng. ”Saya memilih keduanya dari sisi kemanusiaan. Keduanya nganggur. Saya lihat mereka punya basic di pemerintahan,” kata Tamzil usai diperiksa.

Dia mengaku, gaji kedua stafnya masing-masing Rp 5 juta per bulan. Dia menyayangkan, Agus justru meminta uang dan mencari-cari. Sebelum operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Kudus (27/7) lalu, dia pernah marah-marah kepada stafnya itu. Ia mengaku takut KPK. ”Akibat ulah mereka saya menyesal. Padahal saya anggap Agoes punya basic mengurus keuangan. Itu salah satu pertimbangan saya mengangkat dia (Agoes). Pengangkatan keduanya juga sudah izin gubernur dan diizinkan,” tandasnya.

Tamzil mengklaim, dia dimanfaatkan ajudannya Uka Wisnu Sejati dan Agoes Kroto. ”Dalam kasus ini saya tak pernah menerima dan meminta uang ke siapapun,” tegasnya.

Ia juga menyesalkan, dalam kasus ini yang tersangka masih dirinya, Agoes Kroto, dan Sofyan. Sedangkan staf satunya masih melenggang bebas. Namun demikian, ia memastikan, tetap akan mengikuti proses sidang. (jks)

(ks/daf/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia