Jumat, 22 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Jepara

Pansus III DPRD Himpun Masukan Publik untuk Ranperda Disabilitas

05 November 2019, 12: 23: 25 WIB | editor : Ali Mustofa

DENGAR PENDAPAT: Pansus III DPRD Jepara menggelar public hearing terkait Ranperda tentang Penyandang Disabilitas di Ruang Rapat R.M.P. Sosrokartono kemarin.

DENGAR PENDAPAT: Pansus III DPRD Jepara menggelar public hearing terkait Ranperda tentang Penyandang Disabilitas di Ruang Rapat R.M.P. Sosrokartono kemarin. (FEMI NOVIYANTI/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA, Radar Kudus – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Jepara yang membahas Ranperda Penyandang Disabilitas menggelar public hearing kemarin. Guna menghimpun masukan dari berbagai pihak. Untuk pembentukan ranperda tersebut.

Berbagai pihak diundang, mulai dari para difabel, penggiat disabilitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati disabilitas, relawan pendamping, hingga OPD terkait.

Public hearing itu bertempat di Ruang Rapat R.M.P. Sosrokartono. Dimaksudkan untuk menghimpun masukan bebagai elemen, terkait pembahasan ranperda tentang Penyandang Disabilitas.

Ketua Pansus Ranperda Disabilitas Nur Hidayat berharap melalui ranperda itu, diharapkan bisa jadi payung hukum dan kejelasan bagi para difabel di Kota Ukir. Terlebih jumlahnya hingga kini tercatat lebih dari lima ribu orang.

”Jumlahnya lebih dari lima ribu, mereka harus diakomodir. Apa yang jadi kebutuhan mereka serta tentang hak-haknya kita hargai dan pedulikan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Nur Hidayat menyebut, Ranperda itu sudah dibahas hampir lima bulan oleh 11 anggota pansus tersebut. Pihaknya menargetkan akan sesegera mungkin menuntaskan Ranperda Penyandang Disabilitas itu. ”Kami ingin paripurnakan sebelum Hari Difabel Internasional Desember mendatang,” ujarnya.

Pada public hearing itu sendiri, Nur Hidayat memberi kesempatan kepada semua elemen untuk berbicara. Masing-masing memberi masukan dan menitipkan pesan yang diharapkan terakomodir dalam ranperda.

Setelah mendengarkan masukan para pihak, Nur Hidayat menyebut, rata-rata masukan yang diberikan senafas dengan komitmen pansus. ”Rata-rata sudah masuk pasal per pasal yang telah kami bahas. Namun kami masih perlu pertimbangan beberapa hal, salah satunya terkait Komite Disabilitas,” katanya. Salah satu masukan berasal dari Sahil, perwakilan Lakpesdam NU Jepara. Dia meminta ranperda yang akan ditetapkan harus memberi amanat. Agar perencanaan fasilitas umum harus memerhatikan akses yang dibutuhkan penyandang disabilitas.

Terkait kewajiban penyediaan akses khusus disabilitas di fasilitas publik yang dibangun pemerintah, Bagian Hukum akan memastikan amanat ini dipenuhi. ”Akan kami komunikasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar akses ini dipastikan ada. Sertifikat laik pakai tidak akan diterbitkan kalau amanat akses belum dipenuhi,” ujar Syaiful Khalim, perwakilan Bagian Hukum Setda Jepara.

Terkait pendidikan siswa difabel, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara Ali Hidayat mengatakan, di Kota Ukir telah ada lima SD dan dua SMP yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. ”Untuk meningkatkan kapasitas SDM, guru menyelenggarakan pendidikan inklusi. Kami beberapa kali mengadakan pelatihan dengan mengundang guru dari Sekolah Luar Biasa Jepara dan narasumber lain,” jelasnya.

(ks/emy/lid/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia