Jumat, 13 Dec 2019
radarkudus
icon featured
Blora

Pemkab Batal Berikan Bantuan Hukum untuk Tersangka Kasus Upsus Siwab

02 November 2019, 08: 28: 54 WIB | editor : Ali Mustofa

LEMAS: Drs Karsimin, MM digelandang tim petugas pegawal tahanan Kejati Jateng untuk dibawa ke Lapas Semarang.

LEMAS: Drs Karsimin, MM digelandang tim petugas pegawal tahanan Kejati Jateng untuk dibawa ke Lapas Semarang. (RADAR SEMARANG FOR RADAR KUDUS)

Share this      

BLORA, Radar Kudus - Rencana Pemerintah Kabupaten Blora memberikan bantuan hukum kepada dua tersangka kasus dugaan korupsi program Upsus Siwab 2017 batal dilakukan. Keduanya Wahyu Agustini dan Karsimin.

Sebelumnya, Bupati Djoko Nugroho menyatakan sudah berniat akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Tetapi hal itu diklarifikasi Sekda Blora Komang Gede Irawadi kemarin. Ia mengaku, pihaknya tetap menghormati proses hukum. Bantuan hukum tidak bisa dilakukan. Setelah dikaji, pemda tidak bisa memberikan bantuan hukum. ”Apalagi ini kasus korupsi,” terangnya.

Meski begitu, pemkab memastikan ada upaya untuk menjenguk yang bersangkutan. “Kami pasti ada upaya itu (menjenguk Agustini dan Karsimin, Red). Kapan masih menunggu,” imbuhnya.

Terkait Jabatan, pihaknya belum bisa berkomentar banyak. Yang jelas, saat ini tersangka Wahyu Agustini sudah diberhentikan sementara dari jabatannya. SK pemberhentian sudah turun dan ditandatangani Bupati Djoko Nugroho. “SK (pemberhentian, Red) sudah turun. Untuk Pak Karsimin menunggu surat penahanan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Anang Sri Danariyanto melalui Kepala Subbidang Pembinaan Pegawai Dan Peraturan Perundang-Undangan Kristiawan Sri Hadi mengaku status kepegawaian Karsimin prosesnya sama dengan Wahyu Agustini. Diberhentikan sementara dari jabatannya. “Kapan? Kami masih menunggu surat penahanan. Kalau Bu Wahyu SK-nya sudah turun. Sudah ditandatangani pak bupati,” jelasnya.

Menurutnya, tindakan itu sesuai dengan PP 11 2017. Intinya ketika PNS ditahan dalam rangka dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib yang bersangkutan diberhentikan sementara. Sampai ada putusan inkrah pengadilan. “Dasarnya dari penahanan. Tapi kami tetap menunggu surat perintah penahanan,” jelasnya.

Dia menambahkan, setelah pemberhentian sementara dikeluarkan dan diterima yang bersangkutan tidak berhak atas gaji. Namun mendapatkan uang pemberhentian sementara sebesar 50 persen dari pendapatan terakhir yang diterima. “Yang diterima 50 persen dari pendapatan jabatan terakhir. Bukan gaji,” tegasnya.

(ks/zen/sub/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia