Jumat, 13 Dec 2019
radarkudus
icon featured
Pati

Pemkab Pati Kucurkan Dana BOS Rp 2 Miliar untuk Siswa SMP

31 Oktober 2019, 09: 52: 25 WIB | editor : Ali Mustofa

KUCURKAN BOS: Siswa SMP di Pati saat mendapatkan bantuan pendidikan baru-baru ini.

KUCURKAN BOS: Siswa SMP di Pati saat mendapatkan bantuan pendidikan baru-baru ini. (SRI PUTJIWATI/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA, Radar Kudus – Pemkab Pati mengalokasikan anggaran Rp 2 miliar untuk dana bantuan operasional siswa (BOS) jenjang SMP. Satu siswa diberikan bantuan pendidikan Rp 86 ribu. Bantuan tersebut sudah cair pada awal November ini. Sehingga dapat meringankan siswa.

Bupati Pati Haryanto menuturkan, untuk memajukan dunia pendidikan, Pemkab Pati juga mengalokasikan dana BOS dari APBD Pati 2019. Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 2 miliar lebih. Satu siswa mendapatkan bantuan Rp 86 ribu. Bantuan tersebut sangat berperan membantu pendidikan di Pati.

“Saya baru saja menandatangani BOS untuk SMP yang dialokasikan dari APBD Pati 2019. Anggarannya cukup banyak. Rp 2 miliar lebih. Bantuan ini bisa menambah bantuan BOS dari APBN. Selain itu pemkab juga mengalokasikan anggaran bagi siswa SD dan SMP yang berprestasi namun kurang mampu,” jelasnya.

Anggaran itu juga Rp 2 miliar lebih dan sudah diberikan kepada siswa yang bersangkutan di Kabupaten Pati. Pemberian bantuan tersebut sangat penting untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Pati. Selain itu bisa memberikan semangat bagi siswa untuk berprestasi.

“Kalau pintar tidak perlu khawatir untuk bersekolah setinggi-tingginya karena mendapatkan beasiswa dan bisa itu sangat meringankan orang tua,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus kemarin.

Pada rakor pendidikan, Haryanto juga berharap regulasi pendidikan tidak cepat berubah seiring dengan pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sebab, dampaknya sangat terasa di daerah. Ia berharap perubahan regulasi bisa meningkatkan mutu pendidikan.

“Kalau maunya mutu pendidikan itu bagus, tentu harus diimbangi dengan regulasi yang memadai. Mutu pendidikan mau dibawa ke mana, pedomannya adalah regulasi yang ada. Dan kita tidak bisa mengatur kebijakan sendiri,” ucap Haryanto.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati Winarto menambahkan, selain BOS dari kabupaten, juga ada BOS dari ABPN, afirmasi, dan kinerja. Bantuan pendidikan itu masing-masing ada mekanismenya masing-masing. “Seperti afirmasi dan kinerja. Selain mekanisme berbeda, anggarannya juga tidak sama,” imbuhnya.

(ks/put/him/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia