Jumat, 22 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Jepara

Disetujui Dewan, Anggaran Perubahan 2019 Mulai Direalisasikan

21 Oktober 2019, 14: 50: 32 WIB | editor : Ali Mustofa

Disetujui Dewan, Anggaran Perubahan 2019 Mulai Direalisasikan

KOTA, Radar Kudus – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 mulai bisa direalisasikan. Hal ini menyusul persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Jepara atas evaluasi APBD Perubahan 2019 oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sekda Jepara Edy Sujatmiko mengatakan pihaknya membawa hasil evaluasi gubernur kepada dewan. Oleh pimpinan dewan dan badan anggaran dibahas bersama. Tidak ada evaluasi krusial yang menghambat realisasi anggaran perubahan. Mulai pekan ini sudah mulai bisa direalisasikan. “Dewan menyetujui dan bisa segera direalisasikan. Sudah final ini,” katanya.

APBD Perubahan ini menurutnya, sudah menjadi rutinitas pembahasan eksekutif maupun legislatif. Begitu pula ketika pemprov mengevaluasi. Ketika tidak ada permasalahan dan kesalahan perencanaan, bisa segera selesai. “Kendala hanya di awal. Ketika menunggu dewan dilantik. Selebihnya tidak ada,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Ghozali mengatakan pihaknya mendorong tingkat serapan realisasi APBD Perubahan 2019. Program yang bisa dijalankan segera dirampungkan. Terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik. “Mendekati akhir tahun pembangunan fisik bisa selesai tepat waktu. Nonfisik juga berlaku supaya tepat waktu,” imbuhnya.

Diketahui, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara tahun 2019 mengalami kenaikan. APBD Murni tahun 2019 semula berjumlah hampir Rp 2,332 triliun. Jumlah itu mengalami kenaikan Rp 136 miliar menjadi Rp 2,468 triliun pada perubahan APBD.

Pendapatan dari sejumlah OPD ditingkatkan. Di antaranya pendapatan denda pelanggaran peraturan daerah pada Disdukcapil Jepara ditingkatkan Rp 50 juta, dari Rp 950 juta menjadi Rp 1 miliar. Sementara itu, pendapatan di Disperindag yang bersumber dari angsuran atau cicilan kompensasi kios ditingkatkan Rp 74,9 juta, dari yang sebelumnya Rp 6,425 miliar menjadi Rp 6,5 miliar.

Di sisi lain, ada rasionalisasi anggaran di sejumlah OPD. Di antaranya rasionalisasi anggaran di BKD Jepara Rp 50 juta. Yakni pada kegiatan penerimaan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta penyusunan formasi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari usulan draf Rp 805,767 juta menjadi Rp 755,767 juta.

(ks/war/zen/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia