Jumat, 22 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Rembang

Kekuatan Finansial Bacalon Bupati-Wabup Rembang Ini Ditanggung Bersama

19 Oktober 2019, 14: 18: 33 WIB | editor : Ali Mustofa

CARI PERUNTUNGAN: Ketua DPC PDIP Kabupaten Rembang Ridwan menerima pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020, Gusno dan Darmawan di DPC PDIP Rembang.

CARI PERUNTUNGAN: Ketua DPC PDIP Kabupaten Rembang Ridwan menerima pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati Kabupaten Rembang tahun 2020, Gusno dan Darmawan di DPC PDIP Rembang. (VACHRI RINALDY LUTFIPAMBUDI/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA, Radar Kudus - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah membuka pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rembang tahun 2020, sejak 15 Oktober. Pendaftaran dilakukan tanpa mahar. Alias gratis. Ke depan, kekuatan finansial saat menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) akan ditanggung bersama.

Hal ini diungkapkan Ketua DPC PDIP Rembang Ridwan kemarin (17/10). Ia mengungkapkan, kekuatan finansial untuk bakal calon dilakukan gotong royong. "Bagaimana pergerakan kami menyesuaikan kemampuan calon," katanya.

Proses pendaftaran tanpa mahar ini memang dilakukan. Karena, menurut Ridwan, apabila ada pemungutan biaya akan menyebabkan pendidikan yang kurang baik bagi demokrasi.

"PDI Perjuangan membuka pendaftaran gratis tanpa mahar. Itu sudah sikap dari PDI. Karena partai politik harus memberikan kesempatan untuk demokrasi," tegasnya

Persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh pendaftar sebagian besar sama dengan peraturan. Ridwan juga menegaskan, pihaknya akan lebih selektif terkait persyaratan ijazah pendaftar.

Sesuai undang-undang persyaratan minimal harus memiliki ijazah SLTA. Tetapi pihaknya meminta agar calon yang mendaftar nantinya mengumpulakan semua ijazah dari paling rendah. Mulai ijazah SD/MI, SPM/MTs, SMA/MA/SMK, S1, dan S2.

"Mulai ijazah pertama dan terakhir. Kami tidak mau kecolongan. Itu prinsip utama," ungkapnya.

Terkait persyaratan lainnya, mulai Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), surat keterangan sehat, bebas narkoba, dan persyaratan lainnya sudah sama dengan undang-undang. (vah)

(ks/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia