Jumat, 22 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Blora

Sempat Ricuh, Alat Kelengkapan Dewan Akhirnya Terbentuk

19 Oktober 2019, 12: 24: 50 WIB | editor : Ali Mustofa

Sempat Ricuh, Alat Kelengkapan Dewan Akhirnya Terbentuk

BLORA, Radar Kudus – Rapat paripurna DPRD Blora terkait pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) sempat ricuh kemarin. Kericuhan ini dipicu adanya ketegangan yang terjadi di antara anggota dewan yang mempermasalahkan tempat duduk. Beberapa dari mereka juga meminta untuk disediakan risalah rapat sebelumnya.

Ketua DPRD Blora HM. Dasum mengungkapkan, keributan yang terjadi dalam rapat tersebut bermula dari kesalahpahaman antaranggota DPRD. Meski begitu, rapat telah mencapai kuorum dan komisi di DPRD telah terbentuk. ”Tadi sudah kuorum, dihadiri 30 anggota dan telah bertandatangan. Selanjutnya, akan ada rapat lagi untuk pembentukan alat kelengkapan lain, seperti Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, dan Badan Legislasi,” terangnya.

Selain itu, meski AKD komisi-komisi berhasil terbentuk, namun kembali menyisakan masalah. Sebab dari 45 anggota DPRD, 15 anggota dari tiga fraksi tidak ikut di dalam Komisi A, B, C, dan D. Sebab ditolak 30 anggota DPRD Blora dari empat fraksi. Ketiga fraksi tersebut, Demokrat-Hanura (lima orang), PKS-Gerindra (lima orang), dan PPP (lima orang).

UMUMKAN HASIL: Ketua DPRD Blora HM. Dasum bersama anggota empat fraksi menyampaikan hasil paripurna penetapan AKD kemarin.

UMUMKAN HASIL: Ketua DPRD Blora HM. Dasum bersama anggota empat fraksi menyampaikan hasil paripurna penetapan AKD kemarin. (SUBEKAN/RADAR KUDUS)

”Ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Tiga fraksi tidak menggunakan unsur pemerataan dalam memasukkan keanggotaannya di komisi,” jelas Ketua DPRD Blora HM. Dasum usai rapat paripurna internal untuk mengambil keputusan tentang pembentukan alat kelengkapan DPRD Blora kemarin.

Dengan ditolaknya 15 orang dari tiga fraksi itu, maka saat ini keanggotaan empat komisi hanya berjumlah 26 orang. Komisi A dengan ketuanya Supardi berjumlah lima orang. Sementara Komisi B dengan ketuanya Yuyus Waluyo berjumlah tujuh orang, Komisi C dengan ketuanya Subroto punya tujuh orang, dan Komisi D dengan ketuanya Ahmad Labib Hilmy memiliki anggota tujuh orang. ”Nantinya bisa kami terima lagi kalau usulannya diperbaiki. Nanti diadakan rapat paripurna lagi (untuk penambahan anggota tiap-tiap komisi),” jelasnya.

Menurutnya, mereka juga wakil rakyat. Sebagai wakil, mereka dituntut untuk bekerja. ”Kalau mereka tidak segera bergabung di komisi-komisi (A, B, C, dan D), kasihan masyarakat yang diwakili,”terangnya.

Dasum berharap, dengan dibentuknya AKD, pembahasan APBD 2020 bisa segera dikerjakan awal November 2019. Selain itu, ABPD 2020 bisa digedok pada 26 November 2019 mendatang. Rencananya, mulai minggu ke-4, DPRD Blora akan mulai memproses pembentukan AKD badan-badan. Ada empat badan yang akan dibentuk. Yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Bangar), dan BK (Badan Kehormatan).

”Kami tetap akan menyertakan mereka (tiga fraksi). Kami surati untuk mengirimkan nama-nama buat pengisian keanggotaan di badan-badan tersebut,” ujar Dasum.

Lebih lanjut, pimpinan DPRD Blora memastikan akan terus berkomunikasi dengan tiga fraksi untuk pembentukan unsur AKD lain. Pimpinan juga memastikan, meski terjadi perbedaan pandangan dengan tiga fraksi, tidak akan mengganggu kinerja DPRD.

Sementara itu, Sahari, juru bicara Fraksi PKS-Gerindra mengaku, pembentukan empat fraksi yang disahkan kemarin dianggap batal. Tidak sesuai dengan prosedural. Sebab, masih ada perbedaan pandangan. ”Seharusnya dimusyawarahkan dulu kepada yang lebih tinggi. Selanjutnya disampaikan kepada semua. Apapun itu fatwanya kami pasti menerima. Untuk itu, dengan adanya ini kami mengimbau kepada Fraksi PKS-Gerindra untuk meminta fatwa kepada yang lebih tinggi. Seperti dari Kemendagri,” jelasnya. 

(ks/sub/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia