Jumat, 22 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Grobogan

Pemkab Anggarkan Rp 7,5 Miliar untuk Rumah Tidak Layak Huni

15 Oktober 2019, 10: 14: 10 WIB | editor : Ali Mustofa

DENGARKAN PENJELASAN: Anggota DPRD Grobogan mendengarkan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Grobogan terhadap rancangan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2020 kemarin.

DENGARKAN PENJELASAN: Anggota DPRD Grobogan mendengarkan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Grobogan terhadap rancangan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2020 kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Share this      

GROBOGAN, Radar Kudus – Bupati Grobogan memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap rancangan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2020 dalam rapat paripurna kemarin. Jawaban yang diberikan menanggapi saran, pendapat, dan pertanyaan dari tujuh fraksi anggota DPRD Grobogan dari raperda APBD 2020. Tak hanya itu, dalam rapat paripurna kali ini juga membahas anggaran untuk pemugaran Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sebanyak Rp 7,5 miliar.

Rapat paripurna dipimpin HM Nurwibowo Wakil Ketua DPRD Grobogan. Dalam rapat itu Bupati Grobogan Sri Sumarni menjelaskan, Dana Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) merupakan dana yang bersumber pemerintah pusat yang penghitungannya didasarkan formula yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Alokasinya diberikan kepada seluruh Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

”Rincian TKDD yang ada di RAPBD yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari DBH Pajak dan bukan pajak. Dana alokasi umum (DAU) ada DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan, bantuan pendanaan untuk penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” kata Bupati.

Selain itu, juga ada Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) yang mencakup 7 bidang DAK Fisik Reguler. Yakni 13 bidang DAK Fisik Penugasan, dan 7 bidang DAK Afirmasi. Sedangkan perubahan belanja hibah dan belanja bantuan sosial penambahan belanja hibah dikarenakan adanya penerimaan dari TKDD tahun anggaran 2020 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 31,2 miliar.

Rinciannya BOP PAUD sebesar Rp 24,7 miliar, belanja hibah kesetaraan paket A, B dan C sebesar Rp 5, 04 miliar dan hibah fisik SMP swasta sebesar Rp 1,4 miliar. Sedangkan belanja bantuan sosial dari DAK sebesar Rp 3,1 miliar. Belanja bantuan sosial sanitasi Rp 619,1 juta, dan pemugaran rumah tidak layak huni Rp 2,5 miliar.

”Untuk tambahan murni di luar dana TKDD untuk hibah kepada Bawaslu menyesuaikan honor yang semula direncanakan 9 bulan menjadi 11 bulan atau bertambah selama 2 bulan, dibutuhkan biaya Rp 1,5 miliar,” terangnya.

Sementara itu, belanja langsung program pemugaran rumah tidak layak huni mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Anggarannya diajukan sebesar Rp 7,5 miliar untuk 500 unit rumah.

”Dari data basis data terpadu (BDT) yang diterbitkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) rumah tidak layak huni di Grobogan 147.657 unit,” tandasnya.

Bupati menambahkan, tentang dana pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan perjanjian pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp 200 miliar. Dari jumlah dana sebanyak Rp 173,8 miliar dari jumlah pinjaman tersebut Pemkab Grobogan telah mengangsur selama dua tahun sebesar Rp 98,8 miliar. Sedangkan Raperda 2020 ini akan diangsur sebesar Rp 25 miliar dan akhir angsuran tahun 2021 Pemkab Grobogan membayar sisa angsuran Rp 50 miliar.

Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo mengatakan, usai jawaban dari Bupati Grobogan untuk raperda APBD 2020 akan dilakukan pembahasan Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah dalam rapat kerja badan anggaran DPRD Grobogan.

(ks/mun/mal/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia