Jumat, 13 Dec 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

Kasus Suap Jual Beli Jabatan Diberikan Tiga Tahap

10 Oktober 2019, 12: 12: 55 WIB | editor : Ali Mustofa

LESU: Akhmad Shofian usai jalani sidang perdana dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin.

LESU: Akhmad Shofian usai jalani sidang perdana dakwaan di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. (JOKO SUSANTO/RADAR SEMARANG)

Share this      

SEMARANG, Radar Kudus - Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil disebut menerima suap sebesar Rp 750 juta dari Pelaksana tugas Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus nonaktif, Akhmad Shofian. Penerimaan suap itu berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten itu.

Hal itu diuraikan, Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Joko Hermawan, Moh Helmi Syarif, Eva Yustisiana, Haerudin, Putra Iskandar dan Mufti Nur Irawan, dalam dakwaannya terhadap Akhmad Shofian, yang juga pernah menjabat Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus nonaktif, dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin.

Diuraikan, PU KPK Joko Hermawan, suap berkaitan dengan pengisian jabatan itu diberikan dalam tiga tahap. Awalnya pada September 2018, setelah pengumuman pelantikan Tamzil sebagai bupati Kudus. Terdakwa meminta bantuan Uka Wisnu Sejati untuk menyampaikan ke Tamzil agar mengangkat Rini Kartika Hadi Ahmawati dalam jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon II di Pemkab Kudus dan mengangkat terdakwa dalam jabatan administrator/eselon IIIa.

Selanjutnya, pada Februari 2018, atas perintah Tamzil melalui Agoes Soeranto (juga mantan terpidana korupsi perkara Bansos) yang ketika itu menjabat staf ahli Bupati Tamzil dan Uka Wisnu menghubungi terdakwa meminta uang Rp 250 juta dan beberapa hari kemudian uang diberikan terdakwa melalui Agoes dan Uka.

Uang tersebut selanjutnya diberikan keduanya ke Tamzil Rp 200 juta, sisanya Rp 50 juta dibagi dua Agoes dan Uka. Tepat 10 Mei 2019 terdakwa semula administrator Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat  dalam jabatan administrator Sekretaris BPPKAD. Namun beberapa hari kemudian pengangkatan terdakwa dibatalkan karena belum mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri, sehingga Tamzil menunjuk terdakwa sebagai Plt.

“Pada 25 Mei 2019, terdakwa kembali menemui Uka meminta untuk mengkomunikasikan ke Tamzil agar Rini Kartika diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dan terdakwa mendapat SK definitif, terdakwa juga bersedia memberikan sejumlah uang ke Tamzil,” kata Joko Hermawan, dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Antonois Widijantono.

Pada 25 Juli 2019, Tamzil memanggil Agoes ke ruang kerjanya dan menyampaikan bahwa Tamzil membutuhkan uang untuk membayar utang. Agoes kemudian menyampaikan bahwa terdakwa bersedia memberikan uang guna pengurusan promosi jabatan Rini dan SK definitif terdakwa. Atas permintaan Tamzil, Agoes kemudian menemui Uka di Pendapa Kabupaten Kudus, selanjutnya Agoes menanyakan ke Uka terkait kesiapan terdakwa memberikan uang Rp 250 juta untuk diserahkan ke Tamzil.

“Selanjutnya 26 Juli 2019 di rumah Uka terdakwa kembali memberikan Rp 250 juta. Setelah itu uang diserahkan ke Tamzil melalui Agoes,” beber KPK.

Setelah menerima uang, Tamzil mengambil sebagian dari uang itu dan memerintahkan Agoes agar sisa uang dipergunakan untuk membayar utang Tamzil kepada Joko Santoso. Kemudian Agoes memerintahkan Norman Rifki Dinanti (staf protokol bupati Kudus) untuk membawa uang tersebut  ke rumah Agoes, tidak lama setelah itu dilakukan penangkapan.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pidana sebagaimana yang diancam dan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau kedua, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Namun atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan, tidak akan mengajukan eksepsi dan meminta sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

Sebelumnya, Muhammad Tamzil ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait pengisian jabatan di wilayahnya. Ada dua orang lain yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu staf khusus Bupati Kudus Agus Soeranto dan Akhmad Shofian.

Tamzil diduga menerima duit Rp 250 juta dari Akhmad Shofian lewat Agus. Uang tersebut diduga untuk keperluan pembayaran utang pribadi Tamzil. Namun Tamzil sempat mengajukan praperadilan. Dengan dalih status tersangka yang disangkakan padanya dan penggeledahan yang dilakukan KPK tidak sah. Akan tetapi hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sudjarwanto, menolak permohonan praperadilan yang diajukan Tamzil dan hakim menegaskan status tersangka Tamzil sah. (jks)

(ks/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia