Selasa, 15 Oct 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

Tiga Inovasi Andalan Ini Antarkan Jateng jadi Provinsi Terinovatif

09 Oktober 2019, 16: 10: 43 WIB | editor : Ali Mustofa

TOREHKAN PRESTASI: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kanan) menerima penghargaan Jateng Provinsi Terinovatif 2019 dari Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta (7/10) lalu.

TOREHKAN PRESTASI: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kanan) menerima penghargaan Jateng Provinsi Terinovatif 2019 dari Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta (7/10) lalu. (HUMAS SETDA PROVINSI JATENG FOR RADAR KUDUS)

Share this      

SEMARANG, Radar Kudus – Pemprov Jateng berhasil menjadi yang terbaik dalam Innovative Government Award 3 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Senin (7/10) lalu. Dari 218 inovasi yang diajukan, ada tiga inovasi yang membuat dewan juri angkat topi.

Tiga inovasi itu, Government Resource Management System (GRMS), Laporgub, dan Perda Inovasi. Bahkan, mampu mengalahkan Jabar dan DKI Jakarta dalam tiga kategori penilaian sekaligus.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jateng Prasetyo Ariwibowo menjelaskan, GRMS merupakan induk sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang diterapkan di Pemprov Jateng. Biasanya pemerintah daerah hanya menerapkan per item, misalnya perencanaan ada aplikasi sendiri, penganggaran sendiri, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sendiri, tidak berada dalam satu platform.

”Untuk Laporgub merupakan kanal aduan masyarakat. Sementara Perda Inovasi merupakan sebuah amanat agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jateng mengeluarkan satu inovasi setiap tahun," kata Prasetyo kemarin.

Dia mengatakan, tiga inovasi itu diakui dewan juri tak ada di daerah lain. Dewan juri dalam award tersebut, berasal dari berbagai kalangan dan lembaga. Dari akademisi, Kemenristek Dikti, dan Kemendagri. Mereka memberi penilaian pada tiga kategori inovasi, inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi layanan publik, dan inovasi lainnya. ”Mereka (juri, Red) mengatakan, minimal tiga inovasi tersebut mestinya diterapkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Apalagi yang GRMS dan Perda Inovasi," katanya.

Bukan sekadar kuantitas inovasi yang jadi tolak ukur penilaian, namun juga efek yang dilahirkan bagi masyarakat. Prasetyo mengatakan, 280 inovasi yang dikeluarkan Pemprov Jateng sangat berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Dari sisi ekonomi, kebudayaan, maupun birokrasi.

Dia menjelaskan, imbas langsung kepada masyarakat meliputi penurunan angka kemiskinan yang cukup tinggi dan kini jadi 10,8 persen serta peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka jadi 4,22 persen. Tingkat kepuasan layanan publik mencapai 81,36 persen.

”Ada juga peningkatan kinerja investasi. Terlebih penyelenggara PTSP jadi yang terbaik nasional 2018, kartu tani jadi terbaik nasional, SAKIP predikat A, WTP delapan kali berturut-turut, pelaporan LHKPN terbaik dari KPK, perencanaan pembangunan terbaik, dan peningkatan indeks pembangunan manusia jadi 71,12 persen," katanya.

Namun di sisi lain, dewan juri juga menyangsikan apakah inovasi-inovasi tersebut bakal terus berjalan jika Gubernur Ganjar Pranowo purna tugas? Dengan mudah hal tersebut dipatahkan Prasetyo saat memaparkan seluruh inovasi di hadapan dewan juri. ”Saya pastikan tak akan berhenti. Karena Pak Gub membangun sistem. Bukan sekadar kepatuhan. Semua itu sudah ada peraturannya, baik Perda maupun Pergub," katanya.

Dalam penilaian yang dilakukan Kemendagri, ada lima klaster atau kategori dalam Innovative Government Award 3. Yakni klaster provinsi terinovatif, kota terinovatif, kabupaten terinovatif, daerah perbatasan terinovatif, dan daerah tertinggal terinovatif. Total ada 32 pemda peraih penghargaan dengan penilaian utama tata kelola pemerintahan, layanan publik, dan layanan lainnya.

Untuk klaster pemerintah provinsi terinovatif, Jateng menjadi yang terbaik disusul Jabar, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Riau. Sementara untuk klaster kota terinovatif diraih Kota Denpasar. Kabupaten Terinovatif menjadi milik Kabupaten Banyuwangi.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku, meski secara kuantitas naik, namun peraih penghargaan masih berkutat di daerah itu-itu saja. Bahkan, bukan hanya ajang yang digelar di kementeriannya, namun juga di ajang penghargaan yang diselenggarakan lembaga maupun pihak lain. ”Ada banyak lembaga yang menyelenggarakan seperti ini. Tapi 80 persen yang menang sama. Jawa Tengah, Jawa Barat untuk provinsi, Banyuwangi untuk kabupaten," katanya.

Dia berharap, pemerintah daerah lain semakin semangat melakukan pembaruan-pembaruan, terutama di bidang tata kelola pemerintahan dan layanan publik. Agar pembangunan dan pemerataan pertumbuhan perekonomian bisa benar-benar dirasakan masyarakat. ”Ke depan ini harus mewarnai pembangunan di daerah. Filosofinya adalah memangkas biaya, jalur birokrasi, dan waktu. Selanjutnya harus jadi smart government. Ini harus didukung akademisi, para tokoh, dan masyarakat," katanya.

Tiga filosofis itu pula yang oleh Gubernur Ganjar Pranowo diterjemahkan dalam pelayanan mudah, murah, dan cepat. Intisari dari tiga pelayanan itu, akuntabilitas dan transparansi. ”Dengan seperti itu, banyak hal yang kita peroleh, karena semua yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan, sumberdaya manusia semakin baik, dan yang paling penting masyarakat terlayani dengan baik,” kata Ganjar.

Ganjar berharap daerah-daerah yang selama ini jadi yang terbaik dalam berbagai penghargaan dijadikan role model, baik dalam bidang tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan, inovasi layanan publik, maupun sistem kepemimpinan. ”Jika yang the best ini diterapkan di seluruh daerah, baik pemprov maupun pemkab/pemkot akan jadi gerakan luar biasa. Karena yang the best itu sudah teruji," harapnya. (lhr/ida)

(ks/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia