Selasa, 15 Oct 2019
radarkudus
icon featured
Rembang

Dinlutkan Kirim Surat ke Provinsi Terkait Pencemaran Limbah di Kaliori

08 Oktober 2019, 14: 49: 04 WIB | editor : Ali Mustofa

DISIKAPI: Petugas dari DLH melakukan pengambilan sample terhadap temuan biota laut yang mati di wilayah perairan laut Kaliori, Jumat lalu.

DISIKAPI: Petugas dari DLH melakukan pengambilan sample terhadap temuan biota laut yang mati di wilayah perairan laut Kaliori, Jumat lalu. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG, Radar Kudus – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) mengirim surat aduan terkait pencemaran limbah di perairan Kaliori, Rembang, ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah kemarin. Surat itu berisi agar ada upaya peningkatan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga lakukan pencemaran air laut di perairan Kaliori, Rembang.

Saat wartawan ini mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) beberapa pegawai tidak masuk kantor. Mereka izin sakit. Begitupun Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Sakroni saat dikontak belum menjawab. Termasuk bagian yang mengurusi perizinan perusahaan tersebut maupun B3 (bahan berhaya dan beracun).

Diberitakan sebelumnya, banyak ditemukan ikan mati mendadak pada Rabu (2/10) lalu yang disertai keruhnya air di sepanjang Pantai Desa Purworejo, Kecamatan Kaliori, Rembang. Saat meninjau lokasi, petugas dari DLH mendapati hewan-hewan laut mati, seperti ikan dan kerang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Suparman mengungkapkan, pengaduan pencemaran limbah ke provinsi sebagaimana amanat undang-undang, yaitu UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jika pengawasan, perizinan skala besar dan penggunaan laut 0-12 mil kewenangannya di provinsi.

”Saya sudah melayangkan surat ke provinsi. Intinya agar ditingkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk melakukan pencemaran,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Kudus kemarin.

Dalam surat tersebut dalam poin kedua diterangkan agar direkomendasikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang standar sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika IPAL belum baik agar diperbaiki. Karena dalam perizinan komitmen untuk izin lingkungan harus terpenuhi. Dirinya yakin perusahaan dapat menerapkan sistem pengolahan limbah secara baik.

”Tinggal perlakuan pembuangan limbah yang harus diperbaiki. Intinya pembuangan amoniak tinggi kalau ditambah oksigen jadi nitrat. Kalau sudah ditambah tidak berbau. Setelah itu dibuang tidak apa-apa,” terangnya.

Suparman mengajak antara pengusaha, pemerintah provinsi maupun kabupaten, duduk bersama. Untuk merumuskan hal-hal yang baik. Karena siklus tersebut terjadi berulang-ulang setiap bulan tertentu.

Mulai September, Oktober dan November rata-rata gelombang laut tidak begitu kencang, sehingga limbah tidak terurai. Akibatnya limbah terurai di pinggir pantai. Namun begitu ada ombak saat musim baratan, maka limbah itu hilang.

”Intinya di masa-masa bulan kritis IPAL harus diperbaiki. Supaya rekomendasinya lengkap kami berharap DLH, Keluatan dan Perikanan, Perizinan (kabupaten/provinsi) duduk bersama pengusaha,” harapanya.

(ks/noe/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia