Jumat, 13 Dec 2019
radarkudus
icon featured
Politik

Anggaran Pilkada Rembang Naik, KPU Klaim Cukup

02 Oktober 2019, 12: 52: 23 WIB | editor : Ali Mustofa

SEMRINGAH: Bupati Rembang Abdul Hafidz menyerahkan hasil Naskah Perjanjian Hibah Daerah pada Ketua KPU Rembang M Ika Iqbal Fahmi, dan Ketua KPU Rembang disaksikan Forkompimda kemarin.

SEMRINGAH: Bupati Rembang Abdul Hafidz menyerahkan hasil Naskah Perjanjian Hibah Daerah pada Ketua KPU Rembang M Ika Iqbal Fahmi, dan Ketua KPU Rembang disaksikan Forkompimda kemarin. (VACHRI RINALDY LUTFIPAMBUDI/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA, Radar Kudus – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 sudah ditandatangani. Dalam hal ini, terdapat kenaikan anggaran. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang dianggarkan Rp 18 miliar pada KUA 2020. Kemarin menjadi Rp 20 miliar. Sementara Badan Pengawasan Pemilhan Umum (Bawaslu) Rembang sebelumnya dianggarakan Rp 5 miliar. Kini menjadi Rp 6 miliar.

Sebelumnya, KPU Rembang sendiri akan menerima Rp 250 Juta pada APBD Perubahan 2019. Pada KUA 2020 rencananya menerima 18 Miliyar. Sementara untuk bawaslu pada APBD Perubahan 2019 menerima Rp 75 juta. Dan pada KUA 2020 akan menerima Rp 5 miliar. 

Bupati Rembang Abdul Hafidz menjelaskan, hal ini sesuai dengan surat edaran permendagri dan PKPU. Pihaknya sudah melakukan rasionalisasi.”Hari ini (kemarin,Red) kami tetapkan KPU menjadi Rp 21 miliar 250 Juta. Bawaslu menjadi Rp 6 miliar 75 juta. Ini rasionalisasi yang kami bahas bersama pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. Pada senin kemarin,” jelasnya.

Sehingga sesuai dengan PKPU dan Permendagri, maksimal 1 Oktober NPHD ditandatangani. Pihaknya juga memastikan pilkada 2020 siap dari sisi pembiayaan.

Ketua KPU Rembang M Ika Iqbal Fahmi mengatakan anggaran tersebut sudah cukup. Selanjutnyam pihaknya akan melakukan beberapa tahapan. Seperti awal November nanti akan ada sosialisasi tentang penetapan batas minimal calon perseorangan.

”Jadi nanti di 2019 in masih tahap sosialisasi. Tahapan lebih detailnya kan dilaksanakan pada 2020,” jelasnya.

Rencana pihaknya akan mengadakan sektar 1.300 tempat pemungutan suara (TPS) untuk pilkada. Anggaran tersebut digunakan untuk TPS dan lainnya. (vah)

(ks/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia