Jumat, 22 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Grobogan

Dewan Bahas Raperda Penyerataan Modal

01 Oktober 2019, 05: 30: 28 WIB | editor : Ali Mustofa

BACAKAN JAWABAN: Bupati Grobogan Sri Sumarni membacakan jawaban bupati atas tiga raperda dalam rapat paripurna yang dipimpin HM Nurwibowo kemarin.

BACAKAN JAWABAN: Bupati Grobogan Sri Sumarni membacakan jawaban bupati atas tiga raperda dalam rapat paripurna yang dipimpin HM Nurwibowo kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Share this      

GROBOGAN, Radar Kudus – DPRD Grobogan membahas tiga raperda yang diajukan dalam rapat paripurna ke-29 atas penjelasan Bupati Grobogan pada Senin (30/9) kemarin. Tiga raperda tersebut tentang penyertaan modal pemkab Grobogan kepada BUMD tahun 2020, penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, dan persereoan terbatas dan perkreditan rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda).

Bupati Sri Sumarni mengatakan, raperda tentang penyertaan modal Pemkab Grobogan kepada BUMD tahun 2020 sesuai dengan dasar hukum sesuai ketentuan Pasal  21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

”Tahun 2020  BUMD untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp 5 miliar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 11 miliar yang rencananya akan digunakan untuk memperkuat permodalan dan peningkatan pelayanan,” kata Bupati.

DENGARKAN PARIPURNA: Anggota DPRD Grobogan dan tamu undangan mendengarkan paparan jawaban Bupati atas tiga raperda yang diajukan ke dewan.

DENGARKAN PARIPURNA: Anggota DPRD Grobogan dan tamu undangan mendengarkan paparan jawaban Bupati atas tiga raperda yang diajukan ke dewan. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Kemudian penambahan mudal untuk Perseroan Daerah Bank Perkreditaan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi sebesar Rp 10 miliar yang rencananya akan digunakan untuk ekspansi kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Grobogan dan Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebesar Rp 9 miliar. Rencananya akan digunakan untuk peningkatan cakupan layanan air minum melalui program sambungan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, revitalisasi pompa, pengadaan water meter, perpipaan dan aksesoris.

”Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara sebesar Rp 1,8 miliar yang rencananya akan digunakan untuk pengadaan mesin cetak dan pembangunan sarana penempatan mesin cetak,” terangnya.

Bupati menambahkan, raperda tentang perlindungan penyandang disabilitas merupakan bentuk konstitusi menjamin pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar, sebagai martabat yang melekat pada diri setiap warga negara. Termasuk penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

”Untuk raperda tentang perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda). Melalui raperda ini pula, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha, diubah menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank PurwaArtha (Perseroda),” tandasnya.

Dangan adanya perubahan bentuk, maka organ perseroan terbatas BPR Bank Purwa Artha disesuaikan menjadi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisari dan Direksi. Selain itu, modal dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda) direncanakan sebesar Rp 100 yang dipenuhi secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.

Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo mengatakan, tiga raperda yang diusulkan Pemkab Grobogan akan dilakukan pembahasan dan menanggapinya dalam pemandangan umum dewan pada rapat paripurna sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam keputusan badan musyawarah.

”Pembahasan dari tiga raperda yang diajukan tentang penyertaan modal pemkab Grobogan kepada BUMD tahun 2020, penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dan persereoan terbatas dan perkreditan rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda) akan di bahas dan ditanggapi di pemandangan umum dewan,” tandasnya.

(ks/mun/mal/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia