alexametrics
Jumat, 10 Jul 2020
radarkudus
Home > Kudus
icon featured
Kudus

Peringati Hantaru 2019, BPN Kudus Rampungkan 38.800 Sertifikat PTSL

25 September 2019, 14: 17: 31 WIB | editor : Ali Mustofa

UCAPKAN SELAMAT: Plt. Bupati Kudus Hartopo menyerahkan potongan tumpeng kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Heri Sulistiyo, A.PTnh, M.H. usai upacara peringatan Hantaru 2019 di Halaman Pendapa Kabupaten Kudus kemarin.

UCAPKAN SELAMAT: Plt. Bupati Kudus Hartopo menyerahkan potongan tumpeng kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Heri Sulistiyo, A.PTnh, M.H. usai upacara peringatan Hantaru 2019 di Halaman Pendapa Kabupaten Kudus kemarin. (VEGA MA’ARIJIL ULA/RADAR KUDUS)

Share this      

KUDUS, Radar Kudus – Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) Nasional 2019. Upacara peringatan itu dilangsungkan kemarin (24/9) pukul 07.00 di halaman Pendapa Kabupaten Kudus. Dalam upacara itu pula, dua pegawai BPN mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun dari Presiden RI Joko Widodo.

Dua pegawai BPN yang mendapatkan penghargaan itu, Heri Sulistiyo dan Muhammad Imron. Penghargaan itu diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang telah berbakti selama 10, 20, atau 30 tahun.

Sementara itu, peserta upacara yang hadir menggunakan pakaian PDH. Mereka yang hadir, meliputi pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), Plt Bupati Kudus HM Hartopo, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Forkopimda, serta kepala OPD di Kabupaten Kudus.

FOTO BERSAMA: Plt Bupati Kudus Hartopo dan jajaran Forkopimda Kudus mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).   

FOTO BERSAMA: Plt Bupati Kudus Hartopo dan jajaran Forkopimda Kudus mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).   (VEGA MA’ARIJIL ULA/RADAR KUDUS)

Disampaikan dalam forum upacara itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, BPN telah menggagas program transformasi digital yang dapat di akses masyarakat. Sehingga lebih efektif, efisien, dan transparan.

Ada empat layanan elektronik yang sudah dibuat BPN. Meliputi hak tanggungan, informasi zona nilai tanah, surat keterangan pendaftaran tanah, dan informasi bidang tanah. Keempat layanan itu, bakal terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat.

BPN juga mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor dalam berusaha. Saat ini, BPN juga tengah menyusun Rancangan UU Pertanahan yang diharapkan dapat menyempurnakan aturan pertanahan yang sudah ada dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik, sehingga dapat dijadikan payung hukum bagi perbaikan pelayanan pertanahan yang maju dan modern.

Plt Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan, momen peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional digunakan untuk penyerahan secara simbolis sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). ”Momen ini sekaligus untuk memotivasi masyarakat agar memenuhi persyaratan PTSL. Ini warga Gebog, Kudus, adalah contoh yang bagus,” terang Hartopo.

Saat ini, di Kabupaten Kudus masih terdapat tanah yang belum bersertifikat sejumlah 60 ribu dari 447.000 bidang. Itu diungkapkan oleh Kepala BPN Kudus Heri Sulistiyo. ”Itu dari sisi bidangnya saja. Kalau dari sisi luasan, hampir 10 persennya belum bersertifikat,” jelasnya.

Heri menambahkan, target tahun ini adalah 35 ribu sertifikat. Tetapi pihaknya telah menerbitkan 38.800 sertifikat. Sebab, 3.800 merupakan K3 tahun lalu. Saat ini, Kabupaten Kudus menduduki peringkat pertama perihal penyelesaian target sertifikat untuk klasifikasi 30-50 ribu.

Tahun depan, Heri menargetkan 38.400 sertifikat. Tahun depan, biaya persiapan PTSL juga akan diatur dalam perbup yang sudah memperoleh persetujuan dari gubernur. ”Kalau biaya pendaftaran memang gratis, karena sudah dianggarkan dalam APBN. Tetapi menyangkut biaya persiapan yang merupakan tanggung jawab masyarakat atau peserta PTSL akan diatur dengan perbup sebagaimana diperintahkan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2018. Itu yang bakal segera diundangkan,” imbuhnya. (vga)

(ks/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia