Selasa, 15 Oct 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Penggelapan Uang UMK

10 September 2019, 13: 53: 31 WIB | editor : Ali Mustofa

SIDANG PUTUSAN SELA: Majelis hakim tengah membacakan putusan atas nota keberatan Lilik Riyanto dan Zamhuri dalam perkara dugaan penggelapan uang YP UMK.

SIDANG PUTUSAN SELA: Majelis hakim tengah membacakan putusan atas nota keberatan Lilik Riyanto dan Zamhuri dalam perkara dugaan penggelapan uang YP UMK. (FAQIH MANSYUR HIDAYAT/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA, Radar Kudus – Majelis hakim Pengadilan Negeri Kudus menolak seluruh isi eksepsi terdakwa penggelapan uang Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus (YP UMK). Keputusan tersebut dibacakan dalam sidang dengan agenda putusan sela usai terdakwa menyampaikan eksepsi dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanggapinya.

Dalam persidangan yang diketuai oleh Singgih Wahono dan dua hakim anggotanya, yakni Edwin Pudyono Marwiyanto dan Dedi Ady Saputra tersebut, kedua terdakwa yakni Lilik Riyanto dan Zamhuri harus menerima putusan majelis hakim yang menolak seluruh nota pembelaan yang mereka bacakan dalam sidang dua pekan lalu. Majelis hakim menggunakan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melanjutkan persidangan tersebut hingga putusan akhir.

”Berdasarkan undang-undang tersebut, dengan ini majelis hakim tidak menerima keberatan dari kedua terdakwa,” tegas Singgih saat membacakan putusan sela, kemarin.

Dalam persidangan itu, majelis hakim mengemukakan tiga putusan. Pertama, menyatakan keberatan dari terdakwa Lilik Riyanto dan Zamhuri. Kedua, memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 107/Pid.B/2019/PN Kudus terhadap kedua terdakwa. Ketiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Selain menolak eksepsi terdakwa, majelis hakim juga menolak permintaan terdakwa terkait penangguhan penahanan. Sebab, majelis hakim menganggap perkara tersebut sah berdasarkan aturan perundang-undangan untuk dilanjutkan hingga putusan akhir. Singgih berpendapat bahwa terdakwa bisa ditangguhkan penahanannya dengan syarat ada permasalahan yang sangat penting. Atau ada penugasan khusus dari negara yang tidak bisa diwakilkan.

”Jadi, secara sederhana, penahanan saudara bisa ditangguhkan dengan syarat ada permasalahan mendesak. Misalnya saudara sakit dan harus dirawat di rumah sakit,” terang Singgih.

Menanggapi putusan tersebut, Lilik Riyanto mengaku menyayangkan putusan majelis hakim. Menurutnya, sejak awal perkara yang dihadapinya bukanlah peristiwa pidana, melainkan perkara perdata. Lebih dari itu, pihaknya juga merasa perkara tersebut secara perdata sesungguhnya sudah berakhir sejak lama.

”Sebenarnya ini peristiwa perdata yang digeser menjadi perkara pidana. Secara perdata ini sudah selesai. Tapi, karena ini ada kepentingan mantan atasan saya, jadinya perkara ini dilanjutkan menjadi perkara pidana. Saya sangat menyesalkan hal ini,” ujar Lilik kepoda awak media usai persidangan. (qih)

(ks/mal/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia