Selasa, 15 Oct 2019
radarkudus
icon featured
Jepara

Tak Ajukan Banding, Marzuqi Terima Putusan Hukuman Hakim

09 September 2019, 11: 40: 30 WIB | editor : Ali Mustofa

LEGAWA: Bupati Jepara nonaktif Ahmad Marzuqi saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

LEGAWA: Bupati Jepara nonaktif Ahmad Marzuqi saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/RADAR SEMARANG)

Share this      

SEMARANG, Radar Kudus – Salah satu warga binaan di Lapas Kelas I Kedungpane, Semarang, menjadi mualaf kemarin. Warga binaan tersebut, Budi Priyanto warga Gunung Kidul, Jogjakarta. Budi memutuskan masuk Islam setelah sering mengikuti kajian kitab kuning Bupati Jepara nonaktif Ahmad Marzuqi bersama warga binaan lain.

M Choirul Anam, salah satu putra Marzuqi mengatakan, Budi awalnya mengamati warga binaan dari berbagai blok ikut kajian kitab kuning yang dipimpin Marzuqi. Kemudian sesekali ikut mendengarkan kajian yang disampaikan kepada warga binaan. Hingga akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam di dalam lapas. ”Alhamdulillah bapak kemarin di lapas mengislamkan salah satu warga binaan,” tuturnya.

Setelah mengucapkan kalimat syahadat yang dituntun oleh Marzuqi, Budi ingin memperdalam Islam. Salah satunya dengan mulai rutin mengikuti kajian setiap usai melaksanakan Salat Subuh dan Ashar. Selain itu, secara pribadi juga mendapat bimbingan secara berkelanjutan dari Marzuqi.

Selama di lapas, Marzuqi aktif membuat kajian kitab kuning bersama warga binaan. Usai Salat Subuh dan sore setelah Salat Ashar, selalu ada kajian kitab kuning rutin. Senin dan Selasa Marzuqi ngaji kitab Sulam Taufiq di masjid lapas setelah Salat Subuh. Rabu, Kamis, dan Jumat setelah Salat Ashar ngaji kitab Usfuriyah di aula blok G. Tak hanya penghuni lapas di blok itu yang ikut ngaji, blok lain ada warga binaan yang rela berjalan puluhan meter ikut ngaji.

”Saya lihat ketika warga binaan beribadah salat ada beberapa yang kurang pas. Lalu saya inisiatif membuat kajian kitab Sulam Taufiq. Setidaknya bisa menambah wawasan aqidah dan hukum-hukum Islam bagi mereka. Kalau kitab Usfuriyah itu isinya kumpulan-kumpulan hadis,” tutur Marzuqi saat ditemui Jawa Pos Radar Kudus akhir bulan lalu.

Sementara itu, Anam berharap meski sedang menjalani kurungan, ayahnya tetap bisa membawa dampak positif di lingkungannya. Seperti prinsip yang dipegang selama ini untuk tidak pernah meninggalkan mengajar atau ngaji. ”Semoga keberadaan bapak bisa membawa kemanfaatan bagia orang di sekitarnya. Setidaknya di dalam lapas selalu berusaha melakukan yang terbaik di tengah proses hukum yang sedang beliau jalani,” tandasnya.

Sementara itu, upaya hukum banding dipastikan tak akan diajukan Marzuqi. Dengan begitu, ia menerima putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Tipikor Semarang yang sudah menjatuhkan putusan tiga tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan.

”Setelah diskusi banyak, kami sarankan untuk menerima (putusan hukuman). Tapi pernyataan sikap tersebut belum dinyatakan secara resmi di pengadilan. Waktu pikir-pikir selama tujuh hari belum selesai,” kata Sutrisno, salah satu kuasa hukum Marzuq.

Menurutnya, vonis yang dijatuhkan hakim telah adil. Upaya banding juga dirasa berat karena pembelaannya terkait mengalihkan pasal juga tak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Padahal, pihaknya telah membuktikan pasal yang seharusnya dikenakan, Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 KUHP. ”Peran membantu dalam persidangan itulah yang kurang dipertimbangkan hakim," tandasnya.

Padahal pihaknya telah berkaca pada putusan Syafruddin Temenggung yang sudah dinyatakan bebas. Namun, ternyata tidak bisa diterapkan di kliennya yang mempunyai latar belakang kasus sama. Sementara di dalam tuntutan Penuntut Umum KPK, kliennya didakwa bekerja sama dengan penasihat hukum (PH) sebelumnya, Ahmad Hadi. Tetapi, kenyataannya mantan penasihat hukumnya itu tidak ditetapkan tersangka.

”PH banyak alasan mengalihkan pasal maupun menurunkan hukum, seperti contoh putusan Temenggung. Tapi hakim memutus klien kami tiga tahun sudah bagus,"ujarnya.

Menurutnya, dari alur persidangan terungkap uang diterima mantan ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang dari terdakwa hakim PN Semarang nonaktif Lasito. Namun, dari sisi kliennya sama sekali tak menyerahkan uang langsung ke Lasito. Dengan demikian, konteks negosiasi, menyerahkan uang tak ikut. ”Marzuqi ikut hanya menghadap ketua PN (mantan) untuk membantu. Kemudian ketua PN menunjuk dan memanggil Lasito sebagai hakimnya dan membantu bupati yang akan mengajukan praperadilan,"sebutnya.

Dengan demikian, menurutnya, putusan tiga tahun yang dikenakan kliennya sudah cukup adil. Selain itu, pihak keluarga juga menerima hasil putusan itu setelah diberi masukan. ”Kalau pernyataan secara yuridis belum. Harus ada surat pernyataan dari PU terkait putusan majelis. Nanti kami akan hubungi jaksa,” ujarnya.

Dalam kasus itu, vonis Marzuki lebih ringan ketimbang Lasito. Hakim yang terbukti menerima suap ini divonis lebih berat, empat tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan. Ketua majelis hakim tingkat pertama Aloysius Priharnoto Bayuaji mengatakan, Marzuqi melanggar Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti diketahui, Marzuqi menyuap hakim nonaktif PN Semarang Lasito untuk menggugurkan status tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan parpol DPC PPP Jepara 2011-2014 oleh Kejati Jateng. Jumlah suapnya Rp 700 juta. Terdiri atas Rp 500 juta dalam rupiah dan Rp 200 juta dalam pecahan dolar AS. Hasilnya, Lasito mengabulkan gugatan praperadilan Marzuqi dan menyatakan status tersangka itu batal demi hukum. Jaksa KPK sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara. (jks)

(ks/war/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia