Jumat, 22 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Rembang

Belum Kantongi Pendaftar Pilkades Masuk, Ini Upaya Panitia Kabupaten

04 September 2019, 09: 48: 00 WIB | editor : Ali Mustofa

Belum Kantongi Pendaftar Pilkades Masuk, Ini Upaya Panitia Kabupaten

KOTA, Radar Kudus - Pemilihan calon Kepala Desa (Kades) serentak sebentar lagi. Rencana akan dilaksanakan pada November mendatang. Tetapi, hingga kemarin belum ada pendaftar yang masuk ke Sekretariat Daerah (Setda) Rembang. Pihak Setda masih menunggu laporan dari panitia desa setempat.  

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sub-Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Rembang Gunari. Saat ditanya tentang pendaftaran sampai kemarin, pihaknya mengatakan belum menerima laporan.

”Sampai hari ini kami belum mendapatkan laporan dari panitia desa,” ungkapnya.

Diketehui, tahun ini ada 237 desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa (pilkades). Pantauan Jawa Pos Radar Kudus, di beberapa desa sudah tampak penyambutan pilkades serentak ini. Dengan memasang spanduk di titik-titik tertentu.

Sementara 50 desa lainnya sudah melaksanakan pilkades sebelumnya. Pada 2016 dan 2017. Gunari menambahkan, untuk saat ini panitia desa sedang berkonsentrasi di wilayah masing-masing.

Gunari mengatakan, pihaknya juga tidak menargetkan pengumpulan laporan jumlah pendaftar. Karena pilkades memang konsentrasi di desa.

”Sepanjang berjalan. Dan tidak ada permasalahan yang urgent. Ya, laporan menyusul tak jadi masalah,” paparnya.

Verifikasi dinilai penting. Apalagi sempat beredar ada mantan narapidana (napi) yang nyalon. Seperti yang diberitakan Jawa Pos Radar Kudus (29/8) lalu. penyampaian berkas yang sudah disyaratkan atau tidak sudah diatur dalam peraturan.

Jadi, panitia tinggal melakukan verifikasi. Selain itu, sesuai perbub 35 tahun 2016 panitia juga harus mencermati. Terkait dengan syarat mantan napi yang mencalonkan.

Persyaratan pencalonan kepala desa sendiri harus mengantongi dukungan 10 persen dari pemilih. Kabupaten menyediakan anggaran untuk memfasilitasi kelancaran. Sekaligus stabilitas keamanan. Biayanya dianggarkan APBD kabupaten. Ditransfer ke APBDes. Yang nantinya digunakan untuk penyelenggaraan. (vah)

(ks/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia