Selasa, 15 Oct 2019
radarkudus
icon featured
Jepara

Cegah Kebocoran PAD, Pemkab Perlu Penerapan E-Retribusi

28 Agustus 2019, 11: 01: 10 WIB | editor : Ali Mustofa

MEMESONA: Pantai Kartini dan Benteng Portugis menjadi salah satu wisata pantai di Jepara. Penerapan e-ticketing untuk mencegah bocornya PAD mendesak dilakukan pemkab.

MEMESONA: Pantai Kartini dan Benteng Portugis menjadi salah satu wisata pantai di Jepara. Penerapan e-ticketing untuk mencegah bocornya PAD mendesak dilakukan pemkab. (DOK. RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA, Radar Kudus - Penggunaan elektronik retribusi (e-retribusi) di Jepara selama ini belum berjalan. Kondisi ini menjadikan Kota Ukir tertinggal dibandingkan dengan daerah lain dalam pemanfaatan teknologi. Dengan e-retribusi, mampu mencegah adanya kebocoran pendapatan asli daerah. Salah satu kota yang menerapkan e-retribusi adalah Kota Semarang. Kota itu telah menerapkan di wisata kebun binatang Mangkang.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Jepara Fraksi Nasdem, Nur Hidayat kemarin. Ia mengatakan di era digital, Jepara sudah ketinggalan dengan daerah lain. Terkait penggunaan e-retribusi misalnya. Belum ada terobosan untuk menghindari kebocoran pemasukan pendapatan asli daerah. “Sudah saatnya pemkab menggunakan e-retribusi,” ujarnya.

Nur Hidayat menyontohkan e-ticketing pada saat masuk di objek wisata Jepara. Selama ini masih menggunakan karcis kerta manual. Saat wisatawan masuk, diberikan karcis tanda bukti masuk. Namun hal ini rawan terjadi kebocoran retribusi. “Seharusnya pemasukan bisa maksimal, karena ada kebocoran lewat karcis manual jadi berkurang,” tuturnya.

Padahal, pemkab seharusnya mengambil sikap atas instruksi presiden. Diharapkan bisa memanfaatkna teknologi untuk mencegah adanya penyelewengan di lapangan. Tak hanya di sektor wisata, sektor lain seperti retribusi pasar juga perlu diterapkan. “Selagi masih dengan konvensional kami tidak sepenuhnya percaya manajemen keuangan berjalan dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Zamroni Lestiaza menyebut, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan perbankan. Namun belum ada formula yang tepat dalam penerapan transaksi nontunai. Yang sudah menjadi pembahasan, adalah sewa kios di obyek wisata. Itu pun belum menemukan titik temu.

Terkait e-ticketing, selama ini belum ada model wisata yang murni nontunai. Di beberapa daerah sudah ada, namun di awal pengunjung tetap memberikan uang tunai untuk mendapatkan kartu. Kartu itu kemudian baru ditempel ke alat khusus. “Artinya kan  masih tunai di awal. Kalau yang murni nontunai belum ada model yang bisa kami contoh,” paparnya.

Ia berharap ada pihak ketiga yang bersedia menjadi partner mulai dari uji coba, alat, dan format transaksi nontunai. Pihaknya juga mempertimbangkan ketika ada even tahunan. Seperti pesta lomban. Akan terjadi kemacetan panjang saat di depan pintu masuk.

“Banyak pertimbangan. Tapi sebagai upaya untuk melaksanakan transaksi nontunai sudah ada perbankan yang merapat. Hanya saja belum ketemu format yang tepat,” tandasnya. 

(ks/war/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia