alexametrics
Minggu, 07 Mar 2021
radarkudus
Home > Blora
icon featured
Blora

Selisih Satu Suara, Suparman Layangkan Keberatan Hasil Pilkades

08 Agustus 2019, 13: 47: 31 WIB | editor : Ali Mustofa

Selisih Satu Suara, Suparman Layangkan Keberatan Hasil Pilkades

BLORA, Radar Kudus Tak terima dengan penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Gandu, Bogorejo, Suparman memilih layangkan surat sanggahan atau keberatan. Sanggahan ditujukan kepada ketua Panitia Pilkades Desa Gandu, BPD, dan Kecamatan Bogorejo. Harapannya, agar penetapan Iwan Sucipipto, rival Suparman di pilkades dibatalkan.

Diketahui, hasil Pilkades serentak 2019 di Desa Gandu hanya terpaut satu suara. Petahana Iwan Sucipto berhasil unggul dengan total suara 708. Sementara Suparman hanya selisih satu suara, 707. Suara rusak ada 14. Sedangkan total pemilih ada 1.429 pemilih.

Kemarin, Zainudin dkk selaku kuasa hukum Suparman melayangkan sanggahan dan keberatan atas penetapan hasil pemungutan suara pilkades atas nama calon dengan nomor 2 Iwan Sucipto yang selisih satu suara dengan calon nomor urut 1 atas nama Suparman pada Minggu, 4 Agustus 2019. Alasannya, penetapan tersebut menyalahi perbub. Sehingga yang berhak ditetapkan adalah kliennya, Suparman.

Zaenuddin menggaku, sanggahan tersebut bukan tanpa alasan. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Blora Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhrntian Kepala Desa. Di mana dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu orang, calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. Yaitu calon kepala desa yang memenangkan jumlah TPS terbanyak.

”Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan calon kades terpilih di Pilkades Desa Gandu tersebut tidak siapa calon yang memperoleh suara terbanyak saja. Namun, harus mendasarkan Pasal 92 Ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2019,” terangnya.

Zaenuddin menegaskan, berdasarkan pakta hukum yang ada pada Pilkades Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, dan diikuti dua pasangan calon kepala desa. Pertama nomor urut 01 atas Suparman dan nomor urut 02 atas nama Iwan Sucipto. ”DPT ada 1.575 pemilih dan yang hadir 1.429 pemilih. Tidak hadir 146 orang. Hasil perhitungan suara, Suparman mendapat 707 suara dan Iwan Sucipto 708 suara. Suara rusak 14 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Suparman dengan Iwan Sucipto hanya satu suara,” jelasnya.

Terkait penyebarannya, Dukuh Gendono ada 569 surat suara. Suparman dapat 241 suara dan Iwan Sucipto dapat 323 suara sah. Sementara lima suara rusak/tidak sah. Berikutnya, untuk Dukuh Gendono ada 569 surat suara. Terakhir, Dukuh Blimbing ada 461 surat suara. Dengan Suparman dapat 250 suara dan Iwan Sucipto meraih 206 suara sah. Lima suara rusak/tidak sah.

Sementara itu, untuk Dukuh Gandu sendiri ada 399 surat suara. Suparman mendapat 216 suara dan Iwan Sucipto 179 suara sah. Empat suara rusak/tidak.

”Berdasarkan hal tersebut, yang berhak ditetapkan sebagai calon kepala Desa Gandu terpilih seharusnya Suparman. Karena telah memenuhi ketentuan Pasal 92 Ayat 1 Perbup Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Blora Nomor 8 tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa,” tegasnya.

Selain itu, ketua Panitia Pilkades Desa Gandu diminta untuk membatalkan penetapan Iwan Sucipto sebagai kades terpilih.

Terpisah, Plh Kabag Hukum Pemkab Blora Slamet Setiono mengaku, pihaknya sudah mendapat informasi dari kecamatan atas surat sanggahan itu. Pihak kecamatan juga sudah konsultasi terkait langkah yang akan diambil. ”Sanggahan tidak dikenal dalam proses pilkades. Dalam Pasal 68 disebutkan pelanggaran pada setiap tahapan pilkades dapat dilaporkan masyarakat atau calon kepala desa kepada tim pengawas secara tertulis paling lambat satu hari kerja terhitung sejak terjadinya pelanggaran. Apabila melampaui jangka waktu itu, dianggap tidak sah,” terangnya.

Untuk itu, proses pilkades tetap jalan terus sampai pelantikan. Jika ada yang belum bisa menerima hasil pilkades, dipersilahkan mengajukan gugatan ke pengadilan. 

(ks/sub/lin/top/JPR)

 TOP