Rabu, 16 Oct 2019
radarkudus
icon featured
Jepara

Evaluasi Perda Penggratisan Retribusi Rekreasi Tak Kunjung Turun

20 Juli 2019, 15: 35: 01 WIB | editor : Ali Mustofa

BELUM JELAS: Suasana objek wisata di Jepara yang menjadi lokasi penggratisan retribusi. Perda yang mengatur kebijakan ini belum diterapkan karena masih menunggu evaluasi Kemendagri yang tak kunjung turun.

BELUM JELAS: Suasana objek wisata di Jepara yang menjadi lokasi penggratisan retribusi. Perda yang mengatur kebijakan ini belum diterapkan karena masih menunggu evaluasi Kemendagri yang tak kunjung turun. (DOK. RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA Hasil evaluasi peraturan daerah (perda) tentang penggratisan retribusi masuk ke objek wisata hingga kemarin belum juga turun. Padahal, perda ini sudah dikirim Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sejak sepekan yang lalu. Kemudian dijadwalkan akan turun akhir pekan ini.

Dengan hal ini, Disparbud Kabupaten Jepara mengagendakan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan depan. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan progres evaluasi perda terkait penggratisan retribusi masuk ke objek wisata di Kota Ukir yang tak kunjung selesai.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disparbud Kabupaten Jepara Zamroni Lestiaza saat ditemui Jawa Pos Radar Kudus di kantor Setda Jepara kemarin pagi. ”Karena penggratisan ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat,” ujarnya.

Dia menuturkan, pihaknya tak bisa serta-merta menggratiskan retribusi masuk ke objek wisata jika perda ini belum diundangkan. Padahal, untuk mengundangkan sebuah perda terkait retribusi, adanya evaluasi Mendagri adalah syarat mutlak.

Menurutnya, pihaknya merasa perlu menanyakan langsung ke Kemendagri. Sebab, dalam komunikasi yang selama ini dilakukan, diperoleh informasi perda wisata gratis Kabupaten Jepara belum diselesaikan evaluasinya. Padahal perda itu telah dikirim oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah (Jateng) sekitar sepekan setelah Pesta Lomban.

Diperoleh keterangan, hal itu karena banyaknya raperda yang harus dievalusi oleh Kemendagri dari banyak daerah di Indonesia. Dimungkinkan karena hal ini, membuat lamba turunnya perda tersebut.

”Selama ini kami sudah mengejar terus loh ke Kemendagri. Karena kami tahu raperda sudah ada di sana (Kemendagri, Red). Evaluasi oleh provinsi sudah diselesaikan setelah Pesta Lomban yang lalu. Kemudian langsung dikirim ke Kemendagri. Sebelum evaluasi Kemendagri, memang harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Biro Hukum Setda provinsi,” ulangnya.

Dengan upaya ke Kemendagri yang akan dilakukan pekan depan, Zamroni berharap raperda segera disetujui, supaya Pemkab Jepara bisa segera mengundangkan perda tersebut. Dengan demikian, warga benar-benar bisa menikmati masuk ke objek wisata milik Pemkab Jepara secara gratis.

Zamroni menyebut, posisinya saat ini tidak enak atas belum selesainya evaluasi raperda ini. Pengunjung sering berdebat dengan petugas gerbang objek wisata, karena mengira penggratisan sudah diberlakukan.

Sementara itu, penggratisan retribusi masuk tempat wisata disetujui DPRD Kabupaten Jepara Selasa (21/5) lalu. Persetujuan diberikan dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi. Kala itu, rapat paripurna penetapan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jepara Junarso.

(ks/lin/zen/war/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia