alexametrics
Jumat, 10 Jul 2020
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Duh, Masih Ada Perusahaan di Rembang Beri Gaji Karyawan di Bawah UMK

19 Juli 2019, 16: 15: 08 WIB | editor : Ali Mustofa

KOMPETISI: Sejumlah karyawan swasta turut memerihakan Hari Buruh tingkat kabupaten dengan mengikuti lomba lari cepat menggunkan sandal bakiak.

KOMPETISI: Sejumlah karyawan swasta turut memerihakan Hari Buruh tingkat kabupaten dengan mengikuti lomba lari cepat menggunkan sandal bakiak. (SAIFUL ANWAR/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) Rembang mengakui masih banyak pekerja di Kota Garam yang bergaji di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten). Meski, berdasarkan sidak yang dilakukan pihaknya, seluruh perusahaan sudah sesuai dengan UMK.

Kepala Dinas DPMPTSP-Naker Rembang Teguh Gunawarwan melalui Kabid Hubungan Industri Dwi Nursanto mengungkapkan, masih adanya pekerja yang bergaji di bawah UMK dinilainya sebagai sesuatu yang wajar. Yakni bila dilihat berdasarkan kondisi perusahaan.

”Misal (gaji) di bawah UMK, tetapi karena memang kondisi perusahaan kan ada. Kalau di bawah (UMK), kira-kira (karyawan) protes tidak,” kata dia kemarin.

Meski aturan bagi perusahaan menggaji sesuai dengan UMK sebenarnya kewajiban, namun pihaknya tetap melihat kondisi perusahaan dan kenyataan di lapangan. Prinsipnya, antara karyawan dan perusahaan memahami kondisi yang ada.

”Kalau kondisi seperti itu, antara pengusaha dan karyawan memahami, misalnya belum mampu, ya wajar. Kalau dipaksakan tutup, terus karyawan kerja di mana? Kecuali karyawan punya skil lain bisa pindah-pindah,” terangnya.

Selain itu, pihaknya mengakui, yang selama ini menjadi problem yakni pekerja harian dan borongan. Sebab, status mereka berbeda dengan pekerja yang satu bulan penuh dan mendapatkan gaji tetap.

”Dia kan bukan pekerja total situ. Mungkin nelayan, petani yang menggarap sawah pas musim hujan. Kan libur. Nanti kalau ada pekerjaan di perikanan, dia kerja. Mungkin lima hari atau enam hari. Apakah itu bisa dihitung UMK? Ya tidak bisa,” terangnya.

Nursanto menjelaskan, apabila perusahaan stabil tetapi menggaji di bawah UMK dan ada karyawan yang melaporkan, pihaknya pun akan segera melakukan pembinaan kepada perusahaan tersebut. Dan, apabila perusahaan tersebut tetap keukeuh tak menggaji sesuai dengan seharusnya, pihaknya pun akan menindak bersama pengawas dari Pemprov Jateng. ”Tapi selama ini memang tidak ada laporan. Waktu kita pantau semuanya sudah membayar sesuai UMK,” tambah dia.

(ks/ful/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia