Selasa, 23 Jul 2019
radarkudus
icon featured
Kudus

Rapat Paripurna Dihujani Interupsi soal Tolak Seleksi Perangkat Desa

11 Juli 2019, 10: 58: 13 WIB | editor : Ali Mustofa

PAPARAN: Rapat paripurna dihujani beberapa interusi. Anggota dewan meminta bupati Kudus menghentikan pemilihan perangkat desa.

PAPARAN: Rapat paripurna dihujani beberapa interusi. Anggota dewan meminta bupati Kudus menghentikan pemilihan perangkat desa. (GALIH ERLAMBANG WIRADINATA/Radar Kudus)

Share this      

KOTA – Rapat Paripurna yang dilaksanakan kemarin dihujani interupi. Beberapa anggota DPRD meminta agara Bupati Kudus menunda pengisian perangkat desa. Karena banyaknya interupsi, Pemkab dan DPRD berencana akan mengonsultasikan masalah ini kepada Guburnur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Interupsi datang dari anggota DPRD Kabupaten Kudus Ahmad Fatkhul Aziz yang meminta penghentian sementara pengisian perangkat desa. Antisipasi tersebut dilakukan agar tak terjadi polemik berkepanjangan. Ditakukan Aziz ada tuntutan hukum dikemudian harinya. Dia juga meminta pihak DPRD dan Pemkab Kudus berkonsultasi ke Gubernur Jawa Tengah.

”Kalau ini tetap dilakukan ditakutkan para perangkat yang terpilih tak bisa dilantik dikemudian harinya,” paparnya,

Senada dengan anggota DPRD Kudus Hadi Sucahyono menyatakan, Pemkab sebaiknya menunda pelaksanaan pemilihan perangkat tersebut. Karena berpotensi cacat hukum dan dampak sosial. Pasalnya Ranperda yang baru saat ini belum diparipurnakan. Serta masih mengacu pada Perda lama Nomor 4 Tahun 2015.

”Kami berharap bisa ditunda terlebih dahulu. Saya khawatir jika masih dilakukan akan cacat hukum dalam pelaksanaanya,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi interupsi anggota DPRD Kabupaten Kudus, Bupati M. Tamzil menyatakan, pihaknya tetap melakukan pengisian perangkat desa hingga saat ini. Pemkab Kudus menghormati para anggota dewan dengan mengambil langkah berkonsultasi langsung kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar pranowo.

”Tim dari DPR dan Pemkab akan berkonsultasi kepada gubernur nantinya. Karena pendapatnya berbeda, namun tetap satu alur,” ungkapnya.

Dari kacamata Tamzil, melihat pemilihan perangkat desa tersebut termasuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Dia tak mau membebani tugas kepala desa yang merangkap pekerjaan. Dari menjadi Sekdes, Kaur dan Kesra. Jika hal itu tetap dilakuakan akan menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Tamzil menilai pengisian perangkat desa ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Pasalnya proses perencanaannya telah dimulai sejak pertengahan tahun 2018 lalu. Dan dituangkan dalam RKP Desa tahun 2019 serta penganggarannya telah dicantumkan dalam Perdes APBD 2019. (gal)

(ks/mal/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia