Selasa, 23 Jul 2019
radarkudus
icon featured
Rembang

Pajak Non-PBB di Rembang Sumbang Rp 41 Miliar

10 Juli 2019, 13: 22: 08 WIB | editor : Ali Mustofa

TAMBAHAN PAJAK: Sebuah truk tambang di kabupaten Rembang saat mengukur beban di jembatan tambang.

TAMBAHAN PAJAK: Sebuah truk tambang di kabupaten Rembang saat mengukur beban di jembatan tambang. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA – Capaian pajak daerah di Kabupaten Rembang cukup menggemberikan. Dari total target sebesar Rp 96,8 miliar kini sudah mencapai 44 persen. Padahal capaian tersebut belum termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kepala Bidang Pendapatan, pada Badan pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Romli menuturkan, saat ini capaian pajak mencapai angka Rp 41,8 miliar sampai tanggal 29 Juli silam. Hal ini diluar capaian pajak PBB-P2 sebesar Rp 15 miliar. 

”Target pajak daerah tahun 2019 Pemkab Rembang memasang target Rp 96,8 miliar. Sampai 29 Juni sudah mencapai atau mencatatkan Rp 41,8 miliar di luar PBB,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Kudus, kemarin.

Praktis target triwulan dua sudah terlampaui. Dengan rincian pajak hotel 60 persen, rumah makan dan catering mencapai 55 persen. Hiburan 60 persen, reklame 57 persen, parkir 44 persen, air bawah tanah tercapai 77 persen.

Pajak sarang burung walet 86 persen, mineral bukan logam dan bantuan 44 persen. Lalu DBHTB 53 persen. Penerangan jalan 53 persen. Sementara itu khusus PBB-P2 karena saat konsolidasi baru tercapai 10 persen.

”Sehingga kalau dijumlah akumulasi persentase mencapai 43-44 persen dari  target yang dipasang tahun ini 96,8 miliar,” terangnya.

Disinggung spesifik untuk target mineral bukan logam dan batuan (Gol C), Romli membeberkan tahun ini memasang Rp 45,6 miliar. Sehingga triwulan dua baru membawa masuk Rp 20 miliar. Namun optimistis target akan tercapai pada saatnya.

“Kami optimalkan wajib pajak. Diantaranya mulai sektor tras, bahan andesit, batu kapur, pasir kuarsa, tanah uruk dan lain sebagianya. Baik yang dilakukan pertambangan berizin dan tidak berizin. Acuan kami UU N0 28 tahun 2009. Setiap usaha yang memiliki nilai ekonomi bagi pelaku wajib hukumnya membayar pajak secara paksa,” imbuhnya.

(ks/noe/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia