Minggu, 17 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Jepara

Sidang Suap Hakim, Saksi Ungkap Kebutuhan Dana Akreditasi Pengadilan

10 Juli 2019, 11: 25: 11 WIB | editor : Ali Mustofa

BANYAK FAKTA TERUNGKAP: Sidang pemeriksaan saksi atas perkara yang menjerat Bupati Jepara nonaktif Ahmad Marzuqi dan hakim PN Semarang nonaktif Lasito di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin.

BANYAK FAKTA TERUNGKAP: Sidang pemeriksaan saksi atas perkara yang menjerat Bupati Jepara nonaktif Ahmad Marzuqi dan hakim PN Semarang nonaktif Lasito di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. (JOKO SUSANTO/RADAR SEMARANG)

Share this      

SEMARANG – Sejumlah fakta menarik mulai bermunculan dalam sidang pemeriksaan saksi perkara dugaan pemberian suap terkait putusan gugatan praperadilan yang menjerat terdakwa Bupati Jepara nonaktif Ahmad Marzuqi dan hakim PN Semarang nonaktif Lasito. Saksi itu dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin.

Sejumlah fakta itu, di antaranya adanya penggunaan sandi dalam pemberian uang suap. Kemudian uang suap yang diduga mengalir untuk fasilitas meraih akreditasi A di PN Semarang. Selain itu, ada saksi yang berbelit-belit, pemberian suap di atasnya diberikan oleh-oleh bandeng presto, adanya peran oknum pegawai Mahkamah Agung (MA) Fauzan dan peran Ketua PN Semarang saat itu Purwono Edi Santosa yang kini bertugas menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) Sumut. Hingga anehnya penanganan perkara Ahmad Marzuqi ketika itu, kuasa hukumnya harus dipegang M. Chayat, yang merupakan mantan Panitera Muda Pidana.

Fakta-fakta itu mencuat dalam sidang pemeriksaan saksi sejumlah pegawai PN Semarang, mulai panitera muda hukum Ali Nuryahya, Paniteta Muda Pidana Noerma Soejatiningsih, M Chayat yang kini berprofesi sebagai advokat. Kemudian saksi lain, dua advokat Jateng Ahmad Hadi P dan Jati Prihantono serta saksi anggota DPRD Jepara Agus Sutisna.

Para saksi tersebut diperiksa dalam dua termin. Mulai pukul 10.40 hingga 16. 32 di hadapan majelis hakim yang dipimpin Aloysisius Priharnoto Bayuaji didampingi dua hakim anggota Robert Pasaribu dan Widji Pramajati.

Menguaknya penggunaan sandi pertama muncul dari kesaksian Agus Sutisna. Dia mengaku, setelah dicecar Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ariawan Agustiartono dan Ni Negah Gina Saraswati. Bahwa penggunaan sandi atau kode menggunakan sebutan lembar, karena ia merasa tidak nyaman kalau mengatakan uang. Dengan alasan prosesnya bukan dirinya secara langsung yang berperkara. Selain itu bertepatan dengan dirinya persiapan disertasi, karena Ahmad Hadi merupakan seniornya saat menempuh doktor ilmu hukum di Unissula Semarang.

”1.000 lembar maksudnya Rp 1 miliar. Kalau 500 lembar itu Rp 500 juta. Saat itu saya memang mengerjakan dua hal. Pertama masalah disertasi, kedua diminta bantu pemberian uang itu sama beliau (Ahmad  Marzuqi, Red),” kata Agus Sutisna di persidangan kemarin.

Ia juga mengaku, dalam penyerahan uang itu Ahmad Hadi sempat meminta tambahan honor. Uang itu memang dirinya yang menyerahkan ke Ahmad Hadi. Sedangkan sandi itu ia gunakan untuk berkomunikasi masalah distribusi uang. Selain itu, Ahmad Hadi juga menyebutkan uang untuk dosen-dosen, yang dimaksud adalah uang akan diberikan ke pihak yang membantu pemenangan.

”Uang saya titipkan ke Agus Ali Akbar untuk mengantarkan ke Semarang sebesar Rp 500 juta diberikan ke Ahmad Hadi. Hasil praperadilan saya ndak tahu, saya tahunya dari berita. Uang itu sendiri diserahkan dalam bentuk dolar. Kalau sandi dua bab artinya Rp 200 juta, sedangkan lima bab itu Rp 500 juta,” jelasnya.

Sedangkan dimanfaatkan untuk akreditas pengadilan, terungkap dalam kesaksian saksi Ali Nuryahya. Dia mengaku, ketika itu ada program mencapai akreditasi PN Semarang, sehingga dibutuhkan biaya banyak. Sedangkan PN, awalnya mendapat akreditasi B. Di bawah pimpinan Purwono Edi Santosa berusaha meraih nilai A. Sedangkan untuk mencapai A harus ada yang dibenahi dalam segala sudut. Dalam program peningkatan akreditas itu, Lasito ditunjuk sebagai ketua percepatan akreditasi.

Ali menyatakan, pengadaan itu apabila dilihat diambil dari DIPA pasti tidak mencukupi. Sedangkan urunan tidak pernah diberlakukan. Semuanya digunakan untuk meraih akreditasi A dan akhirnya memang diperoleh nilai A (excellent).

Berbeda lagi dengan keterangan Ahmad Hadi, yang mengaku sekitar Agustus, Marzuqi dan Agus Sutisna datang ke kantornya. Keduanya menyampaikan sudah menghadap ketua PN dan menyebutkan kata dalam bahasa jawa nyadung bantu (minta bantuan) ke orang PN. Tugas dirinya diminta menghadap orang pengadilan, yang awalnya diminta menghadap Ali Nuryahya, bahkan diberikan nomor HP Ali oleh Marzuqi.

”Saya bertemu Pak Ali malam hari di dekat Lapas Kedungpane, disana Ali mengatakan juga paham pembahasan terkait praperadilan, itu pas saya sampaikan awal. Pesen Pak Marzuqi kalau ditanya orang pengadilan anggaran Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar,” sebutnya.

Dikatakannya, Agus dan Marzuqi menyerahkan Rp 200 juta ke kantornya dengan perintah untuk menyerahkan uang itu ke pengadilan. Termasuk yang Rp 500 juta sudah diberikan di awal. Saat bertemu Lasito, uang itu diminta antar ke Solo.

”Proses penyerahan saya berangkat dari kantor, karena bertamu saya beli bandeng Juwana, waktu itu saya sama Chayat (saksi lain, Red). Baru uang saya taruh di bawah oleh-oleh, pas ketemu Lasito, beliau masih di garasi. Saya sampaikan, saya dari Semarang ada titipan oleh-oleh. Kemudian saya kabari Marzuqi oleh-oleh sudah saya serahkan,” jelasnya.

Ia sendiri mengaku, proses itu yang mengatur adalah Ali Nuryahya. Proses awalnya dirinya bertemu Agus Sutisna diberikan uang dalam kresek di Simpang 5 Rp 500 juta. Namun dalam bentuk dollar. ”Uang saya taruh di atasnya bandeng ndak berpikir mengelabui. Itu hanya untuk memberikan oleh-oleh. Saya antar pakai Pajero Sport, setelah uang saya berikan Lasito, saya langsung keluar,” katanya.

Hal yang paling menjadi tanda tanya dalam kesaksian itu, saksi Agus Sutisna sempat mengakui, ia dengan Hadi satu kampus, saat bertanya tentang pengacara Chayat. Hadi mengaku kenal dan dikatakan temannya. Untuk itu, ia minta dikenalkan. Sehingga semakin janggal spesialnya, nama Chayat untuk membantu kasus praperadilan itu. (jks)

(ks/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia