Minggu, 17 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Politik

KPU Ajukan Anggaran Pilkada Kota Garam Rp 42 Miliar

06 Juli 2019, 16: 06: 10 WIB | editor : Ali Mustofa

KPU Ajukan Anggaran Pilkada Kota Garam Rp 42 Miliar

KOTA – KPU Rembang mengajukan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 sebesar Rp 42 miliar. Dari total anggaran sebesar itu, rinciannya diantaranya untuk pemilihan bupati dan wakil bupati itu yakni untuk ad hoc, atau petugas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Hingga kemarin, KPU Rembang masih membahas rasionalisasi anggaran tersebut.

Ketua KPU Rembang M. Ika Iqbal Fahmi menuturkan, angka tersebut masih berpotensi berubah karena saat ini pihaknya bersama komisioner masih melakukan rasionalisasi anggaran. Selain itu, biasanya anggaran yang disetujui oleh pihak berwenang, dalam hal ini pemkab biasanya lebih rendah.

”Masih kita revisi untuk pengajuan ulang. Ini masih dibahas,” kata dia kemarin.

Iqbal menambahkan, pihaknya saat ini juga masih menunggu tertib PKPU (Peraturan KPU) yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun depan. Karena itulah, tahapan Pilkada 2020 hingga kemarin juga belum bisa dibagikan ke publik.

Meski demikian, berdasarkan draft, pemilihan kepala daerah tahun depan bakal dilakukan pada 23 September 2020. Dengan demikian, tahapan kemungkinan akan dimulai pada September mendatang.

Lebih lanjut Iqbal menyatakan, saat ini pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan draft anggaran. Sebab, sebentar lagi Pemkab Rembang akan melakukan pembahasan APBD Perubahan. ”Kejar tayang dengan APBD Perubahan ini,” tambah Iqbal.

Saat ini, tambah iqbal, KPU RI sedang melakukan uji publik terkait PKPU yang akan digunakan pada Pilkada tahun depan. Uji publik itu, termasuk kendala yang dialami serta kemungkinan adanya masukan dari masyarakat.

Sementara itu, mengenai penetapan caleg terpilih DPRD Rembang yang ditunda, hingga kemarin pihaknya masih belum bisa memastikan hari baru. Hanya, ada perubahan waktu tenggat setelah menerima surat dari KPU RI. Dari awalnya maksimal tiga hari, menjadi maksimal lima hari setelah menerima surat tersebut.

(ks/ful/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia