Minggu, 17 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Politik

Hadapi Sidang Gugatan PHPU Pileg di MK, KPU Kudus Bongkar Kotak Suara

06 Juli 2019, 13: 41: 02 WIB | editor : Ali Mustofa

KOTAK SUARA DIBONGKAR: Puluhan kotak surat suara resmi dibongkar di aula KPU Kudus untuk menentukan keabsahan perolehan suara dari calon legislatif.

KOTAK SUARA DIBONGKAR: Puluhan kotak surat suara resmi dibongkar di aula KPU Kudus untuk menentukan keabsahan perolehan suara dari calon legislatif. (DONNY SETIAWAN/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus membongkar 50 kotak suara kemarin. Pembongkaran ini dilakukan untuk menyiapkan berkas-berkas untuk menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tiga calon legislatif (caleg) di Kudus. Dalam pembukaan kotak ini juga disaksikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kudus dan pihak kepolisian.

Ketua KPU Kudus Naili Syarifah mengatakan, pembukaan kotak ini untuk menyiapkan alat bukti yang dibutuhkan saat persidangan nanti. Kotak suara ini yang ada di tingkat kecamatan. Berkas-berkas yang disiapkan meliputi folmulir C1 hologram, C2-KPU, C7 DPT-KPU, dan C7 DPTh-KPU, dan C7 DPK KPU.

Selain itu ada juga formulir DA, DAA, DA2, DADH, dan DATT. Tak hanya tiga caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus saja yang mengajukan gugatan. Naili mengatakan ada juga gugatan dari Partai Berkarya.

”Untuk partai berkarya ini yang digugat dapil di Jawa Tengah. Untuk sidang, Jawa Tengah dijadwalkan pada tanggal 10 Juli,” ujarnya.

Selain menyiapkan alat bukti, pihaknya uga sudah memberikan jawaban terkait dalil pemohon. Untuk penyerahan alat bukti ini akan dilakukan secara bertahap. Formulir yang diambil dari kotak suara itu akan digandakan. Kemudian disegel, sebelum dibawa ke Jakarta.

Komisioner KPU Kudus Cahyo Maryadi mengatakan, selain menyiapkan alat bukti, KPU Juga menyiapkan daftar kronologis. Mulai dari pemungutan, perhitungan, hingga tahap rekapitulasi.

”Untuk KPU tingkat kabupaten itu sifatnya menyampaikan kronologis. Proses menjawab sudah diserahkan kuasa hukum dari KPU RI,” ujarnya.

Sementara itu, tiga caleg yang menggugat yakni Agus Wariono dari Partai Gerindra dan Bambang Kasriono dari PAN meminta perhitungan suara ulang dibeberapa TPS di daerah pemilihannya. Sementara Agus Setya Budi dari Partai Hanura menyampaikan temuan terlalu banyak BPTB dan DPK di beberapa desa. (vah)

(ks/mal/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia