Rabu, 13 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Rembang

Ini Syarat Calon Kades Luar Daerah yang Maju di Pilkades Serentak

26 Juni 2019, 15: 12: 25 WIB | editor : Ali Mustofa

Ini Syarat Calon Kades Luar Daerah yang Maju di Pilkades Serentak

KOTA – Calon kades dari luar daerah yang berhajat maju pada pilkades serentak, tampaknya harus bekerja keras. Ini karena ada persyaratan anyar yang mengharuskan mereka harus mengantongi 10 persen dukungan dari pemilih/penduduk di desa terkait, dibuktikan dengan KTP pemilih.

Kepala Sub-Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Rembang, Gunari menyampaikan soal syarat calon kepala desa. Khususnya yang di luar desa/daerah, memang tidak dibatasi. Hal itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan dalam UU. Dengan kata lain. tidak harus penduduk setempat, namun asal WNI diperbolehkan.

“Ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Rembang. Namun persyaratan ini berlaku di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Meski begitu. Mereka tak bisa langsung menjadi calon. Karena kepala desa pimpinan di desa, tentunya wajib dan memahami kondisi. Mulai kultur-budaya hingga lokasi strategis di desa.

“Jadi ada syarat tambahan bagi calon di luar desa. Setidaknya harus memiliki 10 persen dari jumlah penduduk.  Bisa berupa foto KTP yang menunjukkan mendukung calon,” tegasnya.

Pada pemilihan kades serentak tahun 2019 ini jumlahnya ada 237 desa yang tersebar 14 kecamatan di Kabupaten Rembang. Rencana pilkades serentak di gelar pada November mendatang.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Nur Purnomo Mukdiwidodo menyampaikan tahun ini ada 237 desa yang menggelar Pilkades. Sisanya 50 desa lainnya sebelumnya sudah menggelar di tahun 2016 dan 2017.

”Sesuai Undang-Undang no 6 tahun 2014 peran Kabupaten menyediakan anggaran memfasilitasi kelancaran, Sekaligus stabilitas keamanan selama pilkades berjalan,” ungkapnya kemarin (25/6).

Biaya pilkades dianggarkan APBD kabupaten  ditrasfer ke APBDes. Nantinya digunakan oleh panitia desa untuk penyelenggaraan. Mulai dari pembuatan surat suara, kotak suara, undangan dan honor kepanitiaan desa, biaya operasional (rapat-rapat).

Besaran alokasi setiap desa tidak sama.  Tergantung jumlah pemilih DPT pemilu terakhir (dianggap sebagai Daftar Pemilh Sementara). Dengan besaran bervariasi sesuai banyaknya pemilih mulai Rp 34 Juta sampai Rp 45 juta

”Untuk jumlah pemilih kurang 1.500 dialokasikan Rp 34 juta. Untuk 1.500 sampai 3.000 direncanakan alokasikan Rp 39 juta. Lalu DPS lebih 3.000 pemilih dianggarkan Rp 45 juta,” terangnya.

Sementara di kabupaten Rembang ada jumlah pemilih hampir 8.000 pemilih. Kebetulan ini berada di desa Pamotan. Tentu kalau dianggarkan Rp 45 juta tidak cukup. Makanya ada kebijakan penambahan Rp 10 juta sehingga total Rp 55 juta.

(ks/noe/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia