Rabu, 13 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Politik

Kena OTT Money Politics, Caleg di Kudus Tak Diproses, Ini Penyebabnya

26 Juni 2019, 09: 20: 38 WIB | editor : Ali Mustofa

Kena OTT Money Politics, Caleg di Kudus Tak Diproses, Ini Penyebabnya

KOTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kudus telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu. Penangkapan ini karena ada dugaan money politics yang dilakukan salah satu calon legislatif (caleg) salah satu partai di Kudus. Tetapi, hingga sekarang kasus ini tidak berlanjut. Karena tersendat oleh undang-undang.

Sebelumnya, Bawaslu menangkap orang yang dididuga suruhan caleg tersebut membagikan uang. Setelah tertangkap, dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ternyata oknum tersebut tidak terdaftar dalam unsur pelaksana, tim kampanye, atau peserta pemilu dari KPU.

Sementara pada pasal 523 UU Nomor 7 tahun 2017 terkait dengan unsur pelaksana, tim kampanye, dan peserta dilarang memberikan uang dan lainnya. Pada pasal 272 UU nomor 7 tahun 2017 pelaksana, tim, dan peserta kampanye harus terdaftar di KPU.

”Dalam UU No 7 2017 itu, yang menerima tidak ada masalah. Namun jika yang memberi terdaftar sebagai tim kampanye pasti menyalahi aturan. Baik diberikan saat hari H atau di luar hari,” jelas Komisioner Bawaslu Kasmi’an.

Hal ini yang menjadi kendala Bawaslu Kudus dalam menindaklanjuti tangkapan dugaan money politics itu. Sehingga pada pertemuan dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah pada (24/6), pihaknya mengusulkan agar UU Nomor 7 tahun 2017 tersebut direvisi.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ali Mansur akan mengkomunikasikan kepada DPR pusat. Karena pembentukan undang-undang merupakan usulan dewan dan pemerintah. Dengan kondisi ini, Bawaslu perlu mengajak unsur-unsur lembaga yang memang menaruh perhatian pada pemilu.

”Agar peran bawaslu semakin kuat. Maka, proses-proses yang berlawanan dengan undang-undang pemilu perlu direvisi. Khususnya terkait dengan money politics minimal bisa diminimalisir. Nanti dengan seiring pertumbuhan kesadaran masyarakat, ekonomi masyarakat, saya yakin ke depan Indonesia juga akan bebas dengan money politics,” paparnya. (vah)

(ks/mal/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia