Selasa, 23 Jul 2019
radarkudus
icon featured
Pendidikan

Urgensi Religius bagi Keadilan Sosial dan Budaya Perdamaian

20 Juni 2019, 10: 09: 01 WIB | editor : Ali Mustofa

H. Sugiyanto, S.Pd.I, M.Pd.; Guru PAI SMA Negeri 1 Kudus

H. Sugiyanto, S.Pd.I, M.Pd.; Guru PAI SMA Negeri 1 Kudus (dok pribadi)

Share this      

RELIGIUS, dengan konsep-konsep di dalamnya, memiliki kemampuan membentuk konsep di benak pengikutnya. Dengan berbagai miniatur persoalan manusia, lambang dan simbol  makna identitas manusia, agama masuk dalam alam sadar hingga bawah sadar manusia membentuk konsep untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar manusia. Konsep-konsep berbasis agama tersebut kemudian membangun persepsi para individu terhadap suatu keadaan. Adalah Persepsi yang kemudian menjustifikasi apakah suatu keadaan atau tindakan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Ketika persepsi bahwa suatu ketidakadilan telah terjadi, maka persepsi tersebut menyebabkan ketidakpuasan yang kemudian mengarah pada konflik, kerusuhan sipil atau bahkan perang.

Persepsi ketidakadilan sebagian besar umat manusia biasanya tertumpu pada persoalan: Pertama, otoritas (siapa yang berhak mengambil keputusan dan siapa yang harus mengikuti?). Kedua, pembagian hak, wewenang, kerja (siapa yang mengerjakan, apa yang dikerjakan, kapan dan bagaimana pekerjaan itu dikerjakan?). Ketiga, distribusi sumber daya (bagaimana sumber daya, kesempatan, kewajiban, hukuman, penghargaan, atribut yang memperngaruhi psikologi, ekonomi atau kesejahteraan suatau masyaraakat dialokasikan?)

Setiap orang berhadapan dengan persoalan tersebut, kebutuhan akan keadilan membutuhkan koordinasi segenap komponen masyarakat termasuk di dalamnya religiusitas.

Relegiusitas dapat menekan atau menumbuhkan rasa ketidakadilan pada tataran sadar dan bawah sadar manusia dan juga dapat memberikan peran penting dalam pendefinisian makna hidup, penderitaan manusia dan cara mengatasi penderitaan. Namun ketika berbicara soal tatanan sosial yang secara sistematis menguntungkan satu pihak dan merugikan banyak pihal lain dan dominasi satu pihak berada pada tataran kesadaran budaya, maka itu masuk pada ranah ideologi. Ideololgi tidak seharusnya dibangun secara negatif dan hanya dilihat dari batas kesadaran semata, akan tetapi ideologi seharus dibangun untuk memperbaiki masyarakat untuk mengelola sistem sehingga ide-ide akan bisa menemui kemapanannya demi kemaslahatan umat. Dan sebuah ideologi yang sukses adalah yang dapat meresap dalam kesadaran budaya setiap orang tanpa perlu dipertanyakan lagi, bahkan banyak orang tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dibawah kendali ideologi, sehingga kurangnya kesadaran membuat orang sulit untuk diajak bicara secara terbuka atau untuk mengubah prilaku.

Untuk membangun budaya perdamaian yang positif dibutuhkan peningkatan kesadaran tidak hanya soal ideologi. Perdamaian positif tidak sekedar jauh dari peperangan, tetapi juga bercirikan adanya sisten sosial, ekonomi, politik dan budaya yang menempatkan dan memperlakukan manusia secara adil serta humanis dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Urgensi religius, bahwa guna membangun dan mewujudkan keadilan sosial dan budaya perdamaian yang prositif, maka para pemimpin agama dan pengikutnya memiliki peran aktif bersama-sama dengan umaro’ untuk: Pertama, mengakui bahwa keadilan sosial merupakan hal yang mendasar pembentuk budaya perdamaian. Kedua, mengakui bahwa religious turut bertanggung jawab terhadap keadilan sosial terkait dengan perannya mengajar dan membentuk standar-standar keadilan sosial. Hal ini termasuk juga menghormati keadilan sosial sesuai dengan kesepatakan internasional terkait dengan hak-hak asasi manusia.

Ketiga, mengakui bahwa kelompok beragama, baik secara sadar atau tidak sadar turut serta menciptakan keadilan sosial, perdamaian dengan menetralisir adanya praktik-praktik dan kebijakan yang tidak adil di manapun mereka berada. Keempat, berani menguji keyakinan, ide-ide ajaran dan praktik beragama dengan melakukan konfirmasi apakah hal-hal tersebut memperkuat keadilan sosial dan perdamaian atau malah kontraproduktif terhadapnya.

Kelima, turut serta membangun harga diri, rasa percaya diri, disiplin dan membangunan kesadaran rasa solidaritas sebagai sebuah komunitas yang berkepentingan terhadap keadilan sosial dan perdamaian, selain itu juga menumbuhkan kepekaan akan ketidakadilan, menolak kekerasan dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, karena dengan dukungan keimanan dan relegiusitas dapat dipercaya akan mampu membangun perdamaian yang positif dan sekaligus bersedia merangkul para korban ketidakadilan dan kekerasan.

Keenam, bekerjasama dengan para penganut keyakinan atau agama lain untuk tidak membenarkan ketidakadilan dan kekerasan, hal ini dapat diwujudkan dalam surat pernyataan, bantuan fisik maupun moral, memposisikan diri sebaga penjaga dan penjamin penyelesaian masalah tanpa kekerasan dan atau menempatkan diri sebagai mediator dalam mencapai perdamaian. (*)

(ks/top/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia