Selasa, 23 Jul 2019
radarkudus
icon featured
Blora

Ternyata Ini Alasan Puluhan ASN di Blora Tergiur Jadi Kepala Desa

15 Juni 2019, 09: 12: 27 WIB | editor : Ali Mustofa

Ternyata Ini Alasan Puluhan ASN di Blora Tergiur Jadi Kepala Desa

BLORA – Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Blora tergiur ikut ikut dalam Pilkades serentak 2019. Hingga kemarin, sedikitnya sudah ada 24 PNS yang mendapatkan izin dari Bupati Blora Djoko Nugroho untuk ikut bertarung dalam Pilkades 4 Agustus mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Anang Sri Danariyanto melalui Sekretaris BKD Blora Heru Eko Wiyono mengatakan, PNS bisa mencalonkan diri menjadi kepala desa (kades). ”Undang-undang memperbolehkan. Yakni UU (Undang-Undang) No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Dari UU tersebut jelas bahwa kalangan PNS bisa mencalonkan diri menjadi kades tanpa harus berhenti dari statusnya sebagai pegawai,” jelasnya.

Dia menjelaskan, selain persyaratan yang harus dipenuhi layaknya calon kades lain, PNS yang akan nyalon kades juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian (bupati). Selain itu, mereka harus rela meninggalkan jabatan kepegawaian bagi yang sedang menduduki salah satu jabatan. Namun status kepegawaiannya tetap, hanya jabatannya yang harus ditinggalkan.

”Boleh-boleh saja guru PNS menjadi Kades. Asalkan yang bersangkutan harus bebas dari tugasnya sebagai guru," jelasnya.

Dia menambahkan, PNS yang terpilih dalam pilkades mendatang akan memperoleh gaji dobel. Yakni gaji sebagai PNS dan gaji sebagai kades. Sebab, status PNS yang dimiliki masih melekat. Namun, tidak memperoleh tunjangan-tunjangan PNS.

Dia memaparkan, dalam Pasal 8 Ayat 1 PP No 55/1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi PNS disebutkan, PNS yang dipilih/diangkat menjadi kades atau perangkat desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.

”Sampai saat ini (kemarin, Red) sudah ada 24 PNS yang mendapat izin dari Pak Bupati. Ada yang sebagai PNS guru, pejabat fungsional, dan lainnya,” jelas Heru.

Dia memprediksi, pada pilkades serentak tahun ini akan banyak peserta yang akan ikut mencalonkan diri. Apalagi saat ini pemerintahan desa mendapatkan kucuran dana besar dari pemerintah daerah dan pusat. Jadi, wajar kalau banyak warga yang bersemangat dan ikut mencalonkan diri.

Pilkades serentak di Kabupaten Blora akan digelar 4 Agustus mendatang. Ada 244 desa di 16 kecamatan yang bakal menggelar pilkades serentak ini. Rinciannya, Kecamatan Jati ada 11 desa, Kecamatan Randublatung (14 desa), Kecamatan Kradenan (delapan desa), Kecamatan Kedungtuban (17 desa), Kecamatan Cepu (10 desa), Kecamatan Sambong (sembilan desa), Kecamatan Jiken (sembilan desa), Kecamatan Jepon (22 desa), Kecamatan Blora (16 desa), Kecamatan Tunjungan (13 desa), Kecamatan Banjarejo (16 desa), Kecamatan Ngawen (24 desa), Kecamatan Kunduran (25 desa), Kecamatan Todanan (22 desa), Kecamatan Bogorejo (13 desa), dan Kecamatan Japah (15 desa).

Dari 244 desa yang bakal melaksanakan pilkades serentak ini, diperkirakan ada sekitar 500.000 hak pilih. Sedangkan anggaran yang disediakan sekitar Rp 6,9 miliar. Satu desa bisa mendapatkan anggaran Rp 24 juta hingga Rp 41 juta. Tinggal jumlah hak pilih di desa tersebut. 

(ks/sub/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia