Rabu, 13 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Politik

Hari Ini Bawaslu Sidangkan Pemeriksaan Pelanggaran Pemilu 2019

14 Juni 2019, 14: 05: 04 WIB | editor : Ali Mustofa

Hari Ini Bawaslu Sidangkan Pemeriksaan Pelanggaran Pemilu 2019

GROBOGAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Grobogan melanjutkan agenda sidang pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 hari ini. Agenda sidang ini, melanjutkan sidang sebelumnya yang hasilnya menerima laporan hasil aduan untuk ditindaklanjuti proses sidang.

Ari Hartanta, kordiv Pendidikan Bawaslu Grobogan mengatakan, sidang pemeriksaan lanjutan ini mengundang terlapor KPU Grobogan sebagai penyelenggara pemilu dan Thohirin sebagai pelapor atas dugaan penyelenggaraan administrrasi pemilu. ”Keduanya (KPU dan Thohirin, Red) sudah kami berikan undang semuanya untuk menghadiri sidang,” katanya.

Sebelumnya, Rabu (12/6) lalu pelapor dan terlapor tidak hadir dalam sidang pelanggaran administrasi Pemilu di kantor Bawaslu Grobogan. Namun, pada sidang tersebut sudah ada putusan pendahuluan yang menyatakan, bahwa laporan administratif pemilu diterima karena telah memenuhi syarat formal dan material. Selain itu, juga menyatakan pelanggaran administratif pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan selanjutnya.

”Karena sudah ada putusan pendahuluan, maka sidang selanjutnya ke pemeriksaan. Kami akan kroscek keduanya tentang aduan yang masuk,” ujarnya.

Dijelaskan, aduan yang ditujukan kepada Bawaslu Grobogan terkait dengan penetapan daftar calon tetap (DCT) dari caleg DPRD Grobogan Bambang Guritno dari PDI P Grobogan daerah pemilihan (dapil) 2. Yaitu Kecamatan Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, dan Ngaringan. Pelapor mempermasalahkan tentang keputusan KPU meloloskan Bambang Guritno menjadi calon legislatif (caleg). Dia mempermasalahkan kesehatannya oleh pelapor.

”Surat aduan yang kami terima ada empat petitum yang diajukan. Kami pelajari dan krocek kebenaran di sidang pelanggaran administrasi,” terang dia.

Empat petitium atau tuntutan ini, meminta Bawaslu menerima laporan aduan terlapor. Kemudian menyatakan kesalahan admistrasi pada pemeriksaan kelengkapan kebenaran kondisi kesehatan dari caleg Bambang Guritno. Tuntutan selanjutnya menolak penetapan Bambang sebagai anggota DPRD Grobogan. Gugatan lain meminta KPU mengganti anggota Bambang Guritno sebagai anggota dewan terpilih, karena tidak memenuhi syarat.

”Aduan ini akan kami bahas di persidangan dengan menanyakan langsung ke pelapor dan terlapor,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Grobogan Agung Sutopo menyatakan, akan menghadiri undangan sidang dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 tentang penetapan DCT caleg Bambang Guritno. Pihaknya mengaku sudah mendapatkan undangan dan siap membawa bukti dokumen yang diperlukan. ”Besok (hari ini, Red) hadir. Kami membawa dokumen menyangkut tahapan (Pemilu 2019, Red),” ujarnya.

Sementara itu, Bawaslu Kudus sudah menyerahkan keterangan tertulis terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke tingkat provinsi. Kudus tidak disebut dalam PHPU Pilpres. Saat ini, Bawaslu Kudus fokus dalam perselisihan hasil pemilu pilihan legislatif (pileg).

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan mengatakan, kemarin keterangan tertulis PHPU sedang di-review ulang oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka koreksi dan penyempurnaan keterangan tertulis PHPU. ”Untuk sidangnya Juli nanti,” ujarnya.

Bawaslu merupakan ujung tombak untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah ini, pihaknya akan menunggu instruksi dari pusat. Selain itu, ia juga menunggu sidang pertama. ”Jadi, kami menunggu itu (persidangan, Red). Nanti kan yang menentukan. Apakah ini berlanjut atau tidak, tergantung Bawaslu RI. Kalau kami diminta hadir, ya akan hadir. Karena kami tak bisa memberikan keterangan tanpa ada surat mandat dari Bawaslu RI,” jelasnya.

Dia menyatakan, pengawas pemilu berkedudukan sebagai pemberi keterangan dalam permohonan yang sedang diperiksa di persidangan MK. PHPU sendiri merupakan gawang akhir yang bisa ditempuh oleh peserta pemilu atas perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh KPU. Kedudukan peserta pemilu adalah pemohon. Sementara KPU sebagai termohon dalam PHPU di MK.

Devisi Teknis KPU Kudus Dhani Kurniawan mengatakan, menanggapi gugatan ini pihaknya akan melakukan sesuai jadwal yang ditentukan. KPU Kudus masih menunggu jadwal pencatatan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK) pada 1 Juli mendatang. ”Tetapi sebelumnya (1 Juli, Red) kami sudah mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Nanti 1 Juli BRPK. Kalau memang diregister ya kami sidang,” katanya.

Di Kudus sendiri ada tiga calon legislatif (caleg) yang megajukan gugatan ke MK. Ketiganya dari partai politik (parpol) Hanura, PAN, dan Gerindra. (vah)

(ks/mun/lin/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia