Selasa, 19 Nov 2019
radarkudus
icon featured
Pati

Maesaroh Gantikan Posisi Ketua Komisi D DPRD Pati

31 Mei 2019, 14: 38: 33 WIB | editor : Ali Mustofa

PERGANTIAN: Sekretaris Komisi D Jamari saat membacakan hasil rapat koordinasi penetapan Ketua Komisi D dan perangkat usai rapat paripurna Rabu (29/5) lalu.

PERGANTIAN: Sekretaris Komisi D Jamari saat membacakan hasil rapat koordinasi penetapan Ketua Komisi D dan perangkat usai rapat paripurna Rabu (29/5) lalu. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)

Share this      

KOTA – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maesaroh terpilih menduduki Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Selain pergantian ketua, pergantian sekretaris juga dilakukan di komisi yang membidangi diantaranya masalah pendidikan tersebut.

Sekretaris komisi dijabat Jamari, dari Fraksi PDI Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Hal itu lantaran sekretaris sebelumnya, Muntamah dari Fraksi Partai Nasdem dilakukan pergantian antar waktu (PAW) sebelum pemilu 17 April lalu. Sedangkan untuk jabatan wakil ketua Komisi D, tetap dijabat oleh Kunarto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Seperti diketahui, pergantian Ketua Komisi D tersebut disebabkan ketua sebelumnya yaitu  Mussalam, meninggal dunia pada Kamis (23/5) akibat sakit komplikasi. Sesuai aturan yang berlaku, untuk mengisi kekosongan tersebut digelar rapat koordinasi dalam forum badan musyawarah (banmus) untuk menentukan siapa penggantinya.

”Hasil dari rapat kordinasi yang telah dilakukan memilih Maesaroh sebagai pengganti Mussalam untuk menduduki Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Semoga dapat menjalankan tugas-tugasnya di komisi,” kata Ketua DPRD Ali Badrudin saat menerima laporan hasil rapat yang disampaikan Sekretaris Komisi D, Jamarin baru-baru ini usai rapat paripurna.

Ketua Komisi D Maesaroh melalui Sekretaris Komisi D, Jamari menjelaskan, dengan sisa waktu jabatan yang ada pihaknya akan maksimal menuntaskan pekerjaan-pekerjaan legislatif yang ada. ”Sisa masa jabatan yang tak mencapai enam bulan ini kami akan berusaha bekerja semaksimal mungkin. Menuntaskan pekerjaan yang ada dan juga tetap mengawal aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan,” terangnya.

Seperti di ketahui, Komisi D setidaknya masih menyisakan beberapa rancangan perda yang hingga saat ini belum tuntas dibahas. Seperti raperda pelestarian seni budaya lokal dan juga raperda perlindungan sosial yang merupakan raperda inisiatif dari komisi D, yang digulirkan sejak tahun lalu. 

(ks/aua/him/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia